.webp)
Pendapatan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI anjlok akibat pandemi COVID-19. Merebaknya virus Corona membuat penyedia jasa angkutan berbasis rel tersebut tidak bisa beroperasi secara optimal.
Hal itu dipaparkan Dirut KAI Didiek Hartantyo dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI pagi ini membahas pencarian utang pemerintah ke BUMN tahun anggaran 2020.
"Sekedar ilustrasi saja Bapak/Ibu sekalian sekarang ini kami hanya mengoperasikan sangat minim daripada angkutan kereta api bahkan sekarang ini kalau kita lihat persentase kita itu hanya sekitar 7%" kata dia dalam RDP yang tayang di situs web DPR RI, Selasa (30/6/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi dalam kondisi normal kami tiap hari angkutan penumpang bisa mendapatkan sekitar Rp 23 miliar dalam satu hari. Sekarang ini hanya sekitar Rp 300an juta atau Rp 400 juta," lanjut dia.
Baca juga: Utang Pemerintah ke KAI Rp 257 Miliar |
Kata dia dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis KAI mulai terasa sejak pertengahan Maret. Kala itu pihaknya hanya bisa mengoperasikan kereta komuter dan lokal.
"Kita mencoba melakukan operasi kereta jarak jauh namun dengan syarat sesuai protokol COVID, penumpang itu harus rapid test, swab test, SIKM itu belum menimbulkan minat untuk bepergian. KRL dan kereta kota lokal tadi yang Solo-Jogja, Rancaekek, Surabaya-Jombang," sebutnya.
Untuk itu dia berharap utang dari pemerintah kepada KAI bisa segera dibayar. Pihaknya mencatat utang pemerintah yang belum dibayar ke BUMN tersebut mencapai Rp 257,87 miliar. Utang tersebut merupakan kekurangan pembayaran pemerintah terhadap kewajiban pelayanan publik (PSO) alias subsidi tiket tahun 2015, 2016 dan 2019.
"Dampak pembayaran utang pemerintah kepada BUMN yang pertama adalah membantu likuiditas kereta api utamanya dalam menghadapi pandemi COVID-19," tambahnya.
(toy/fdl)
