Akhirnya DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi Makro 2021, Ini Versi Lengkapnya

Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah akhirnya menyetujui asumsi dasar makro ekonomi usai menerima kesimpulan rapat Komisi VII dengan Kementerian ESDM mengenai penetapan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan produksi minyak dan gas (migas) di 2021.

Sebelumnya, Banggar DPR dengan pemerintah dalam hal ini Tim Panja A yang dipimpin Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan hanya menetapkan tanpa adanya ICP dan produksi migas.

"Kami sudah terima dari Komisi VII dan Banggar bersikap sama, dan kami dari juga sudah terima dari Komisi XI, kami kami pun akan terima utuh," kata pimpinan rapat Banggar DPR, Said Abdullah di ruang rapat Banggar, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Dia pun kembali membacakan asumsi dasar yang tertera pada layar presentasi di ruang rapat Banggar DPR.

"Asumsi makro yang terpampang di layar dapat disetujui ya," katanya.

Baca juga: Utang Pemerintah ke KAI Rp 257 Miliar

Dengan persetujuan ini, berikut asumsi makro ekonomi tahun 2021 versi lengkapnya:

- Pertumbuhan ekonomi: 4,5-5,5%
- Inflasi: 2-4%
- Tingkat bunga SBN 10 tahun: 6,29-8,29%
- Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS: Rp 13.700-Rp 14.900
- Harga minyak mentah Indonesia: US$ 42-45 barel per day (bpd)
- Lifting minyak: 690-710 ribu bph
- Lifting gas: 990-1.010 ribu barel setara minyak per hari

Target Pembangunan
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 7,7-9,1%
- Tingkat Kemiskinan 9,2-9,7%
- Rasio Gini 0,377-0,379

Indikator Pembangunan
- Indeks Pembangunan Manusia 72,78-72,95
- Nilai Tukar Petani (NTP) 102-104
- Nilai Tukar Nelayan (NTN) 102-104

Baca juga: Sri Mulyani: Krisis Sekarang Beda, Kita Lindungi Orang-Ekonomi Sekaligus

(hek/ang)