Catatan Buat Pemerintah yang Mau Bangun Lumbung Pangan di Kalteng

Dihubungi terpisah, Guru Besar Ilmu Ekonomi Insititut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mengkritik rencana pemerintah menugaskan BUMN (PT Rajawali Nusantara Indonesia/RNI) untuk turut menggarap lumbung pangan, sehingga basisnya menjadi korporasi.

"Coba dicek lah ke Vietnam, ke Malaysia, ada korporasi atau BUMN yang menanam pangan atau padi? Nggak ada. Pertanian itu kan bahasa Inggrisnya agriculture. Jadi culture menanam padi itu, even di barat menanam gandum itu petani perorangan. Bukan korporasi. Jadi korporasi itu bermain di sistem logistiknya," ungkap Hermanto kepada detikcom.

Ia menyarankan agar pemerintah mengutamakan optimalisasi lahan persawahan yang sudah ada milik petani, dibandingkan membangun lumbung pangan nasional yang anggarannya cukup besar.

"Masyarakat sendiri banyak yang punya lahan tapi nggak bisa dia tanam karena nggak ada uangnya. Nah itu dioptimalkan saja yang belum ditanami. Itu lebih bermanfaat daripada mengucurkan miliaran bahkan triliunan tapi hasilnya nggak jadi. Kan sayang anggarannya sudah dikeluarkan tapi nggak berhasil," terang Hermanto.

Sementara itu, peran BUMN bisa sebagai pihak yang mengolah hasil panen petani.

"Kalau mau BUMN buatlah yang melakukan processing. Jadi dia menyerap ke petani, lalu nanti diproses. Jadi lebih kepada penambahan nilai. Jangan di sektor budidaya. Budidaya kasihlah ke rakyat, ke petani," tutur Hermanto.

Pengamat dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah menilai langkah tepat untuk memperbaiki persoalan pertanian di Indonesia ialah melakukan diversifikasi pangan, ketimbang membangun lumbung pangan yang juga nantinya ditanami padi.

"Food estate itu bagus. Tapi jangan sampai ini gagal seperti di Merauke. Nah itu kan tidak terdengar lagi. Ini kalau di Kalimantan bagus dalam artian untuk menambah pasokan pangan. Tapi perlu dipertimbangkan apa yang mau ditanam? Beras lagi?" urainya ketika dihubungi detikcom secara terpisah.

Rusli menegaskan, kunci menyelesaikan persoalan pangan adalah diversifikasi, sehingga masyarakat mengurangi ketergantungan terhadap beras sebagai sumber karbohidrat, dan beralih mengonsumsi jagung, ubi, singkong, sagu, dan sebagainya.

"Kalau produksi di Kalimantan hanya beras menurut saya hanya sia-sia, karena proses diversifikasi pangan nggak akan jalan," tutup Rusli.