Menkeu: Kalau Mau Dibuka Dadaku Pasti Merah Putih

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab tudingan neoliberal dengan lantang. Sri Mulyani merasa apa yang dilakukannya selama menjadi Menkeu semata-mata untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan memperbaiki birokrasi.

"Kami mereformasi birokrasi, menyekolahkan staf kami, mendisiplinkan mereka, untuk bisa maju menjadi regulator yang berwibawa, dan menjaga kepentingan nasional. Itu adalah ciri-ciri negara yang benar yang melindungi kepentingan tanah airnya dan itu tidak liberal tapi negara yang punya aturan. Kalau mau dibuka dadaku inilah dadaku pasti merah putih," ketus Sri Mulyani.

Ia menyampaikan hal tersebut pada Rapat Kerja dengan PAH IV DPD RI, di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (16/6/2009). Sri Mulyani dengan gamblang menjawab pertanyaan anggota DPD soal neolib.

Ia mengawalinya dengan menjelaskan bahwa perdebatan soal neolib merupakan faktor musiman menjelang pemilu saja. Masalah datangnya modal asing sebenarnya sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat tanpa disadari.

Menkeu pun mencontohkan kondisi di Bali, dimana sistem ekonominya sangat diuntungkan dengan masuknya modal di bidang pariwisata.

"Hampir semua hotel berkualitas saya hampir yakin bukan berasal dari pemodal di Bali dan dalam negeri. Tapi apakah itu dikehendaki masyarakat?" katanya.

"Dan apakah regulasinya memungkinkan masuknya modal dan menggunakan mekanisme pasar bisa memberikan manfaat, itu sangat tergantung kepada policy baik di tingkat daerah maupun di pusat. Tidak ada satu perekonomian pun yang dibuat seliberal apa pun," imbuhnya lagi.

Sri Mulyani menambahkan, ada sebagian pihak yang menuding postur APBN 2007 dan 2007 berbau-bau neolib karena mulai mengurangi subsidi.

"Ada yang mengatakan ada tanda2 neolib dengan subsidi turun. Sekarang sudah subsidi lagi, pemerintah di mana pun setiap negara pasti mendesain policy-nya sedemikian sehingga manfaat masyarakat luas, negara maju kapitalis AS subsidi ke petaninya luar biasa," katanya.

Ia juga menjelaskan, dalam sistem perekonomian ada faktor yang sering dilupakan oleh politisi yakni sistem pemerintah yang baik, bersih dan efektif.

"Jadi non sense mau liberal atau tidak kalau pelaku pasar itu melanggar aturan dia perlu disemprit, untuk pengawasan pemerintah juga harus kompeten, tidak corrupt, harus mampu. Jadi sistem ekonomi baik kalau demokrasi baik," katanya.

"Jadi tidak mungkin kalau ada Menteri Keuangan yang begitu getol memperbaiki birokrasi itu pro neolib, wong dia menginginkan pemerintahan yg bersih, efektif dan mampu nyemprit kalau ada pelaku ekonomi yang nakal kok," ketusnya.

Menurut Sri Mulyani, selama dirinya menjadi Menkeu justru sangat fokus membuat pemerintah memiliki peran yang sangat konstruktif meski tidak populis.

"Jadi dalam hal ini menurut saya kita keluarlah dari jargon, dan judul-judul yang menurut saya agak membodohi cara berpikir kita sendiri," pungkas Sri Mulyani dengan lantang.

(dnl/qom)