Anggito mengatakan, aksi penolakan ini biasa dan pernah dialaminya ketika masih duduk di pemerintahan. Dalam rapat hari ini, Komisi VII DPR menolak Anggito untuk menyampaikan kajian soal pembatasan konsumsi BBM subsidi.
"Jadi, ya enggak apa-apalah. Saya merindukan masa-masa seperti ini," ujar Anggito di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/3/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya berkonsultasi juga dengan teman-teman DPR. Saya itu melakukan kajian dengan kaidah-kaidah penelitian yang benar," jelas Anggito.
Dia juga tak masalah jika dibilang sebagai biang kerok yang melontarkan opsi kenaikan premium sebesar Rp 500 per liter. "Itu kan cuma satu halaman dari 25 halaman. Saya cuma rephrase dari opsi-opsi yang berkembang di masyarakat," kata Anggito.
Selain itu, Anggito juga heran karena dirinya ditolak sebagai Tim Independen dalam rapat tersebut.
"Kan memang tidak ada kata-kata 'independen'. Pokoknya Tim Kajian. Kalau lihat kesimpulan DPR itu kan, DPR meminta Pemerintah untuk melengkapi kajian. Tidak ada kata-kata independen dan lain sebagainya," tutur Anggito.
(dnl/qom)











































