Luhut pun sedikit curhat saat rapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait julukannya itu. Awalnya Luhut bercerita tentang daftar rencana investasi asing yang masuk ke RI US$ 123 miliar setara Rp 1.722 triliun (kurs Rp 14.000) tapi masih mandek lantaran tumpang tindih aturan.
"Kalau tidak dilakukan perbaikan hal-hal harmonisasi itu tidak jadi," ujarnya di ruang rapat Badan LegislGedung DPR, Jakarta, Rabu (13/11/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi sudah kaya yoyo saja itu. Saya kumpulkan semua (stakeholder), ternyata masalahnya ada 7 perusahaan di bawahnya itu minta tax holiday jadi 1. Sederhana kan? Sebab mereka masuk beramai-ramai. Kemarin kita rapat Menkeu setuju. Kalau kita nggak setuju, mereka nggak masuk," ujarnya.
Setelah panjang lebar soal investasi, tetiba Luhut bilang hal-hal seperti itu yang membuat dirinya dijuluki menteri segala urusan.
"Ini yang saya dibilang menteri semua (urusan) padahal tidak. Saya mengurusi sesuai koridor saya. Kalau saya tidak mengikut sertakan menteri-menteri lain, ini tidak selesai," tegasnya.
Luhut menegaskan bahwa dirinya hanya mengurusi segala hal yang berkaitan dengan tugasnya. Bukan itu saja, dia menekankan tetap menjaga agar tak mencampuri segala sesuatu yang bukan menjadi urusannya.
"Saya kan nggak bodoh-bodoh banget. Saya tahu batas gerak maju saya. Kalau tentara ada itu batas gerak maju," tutur mantan Menko Polhukam itu.
(das/hns)