Azwar Anas mengatakan saya menjadi menteri di penghujung kalau pemain bola itu bukan dari babak pertama, dan menurutnya urusannya sebagai menteri cukup banyak.
"Urusannya banyak dan alhamdulillah, maka kita buat bergerak untuk reformasi birokrasi berdampak, karena banyak birokrasi bergerak tapi tak berdampak maksimal," ujar Azwar Anas di The Westin Jakarta, Kamis (21/9/2023).
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu memberi arahan perihal reformasi birokrasi di antaranya birokrasi harus berdampak, birokrasi bukan tumpukan kertas, dan birokrasi lincah dan cepat.
Menerjemahkan instruksi tersebut, Azwar Anas menyusun sejumlah program prioritas yakni pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian, penerapan reformasi birokrasi tematik pada 4 klaster prioritas, transformasi profesionalisme ASN berbasis digital dan penataan tenaga non-ASN, akselerasi pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP Digital seluruh Indonesia.
Tak cuma itu, ia juga melakukan penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik,percepatan penyusunan kebijakan kelembagaan, tata kelola, dan ASN menuju IKN Nusantara dan DOB Papua,serta transformasi sistem pendidikan ASN mendukung percepatan birokrasi tematik.
Program penyederhanaan proses bisnis layanan kepegawaian memangkas layanan kenaikan pangkat dari semula 14 tahap menjadi hanya 2 tahap. Kemudian layanan pensiun dari 8 tahap jadi 3 tahap dan layanan pindah instansi dari 11 tahap menjadi 3 tahap. Juga ada layanan perbaikan dan penetapan NIP yang dilakukan dengan 2 tahap saja dari sebelumnya 11 tahap.
Berdasarkan data BKN, total telah terdapat 508.544 ASN yang merasakan manfaat pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian sejak diberlakukan Januari 2023 lalu. Di antaranya kecepatan layanan pensiun dirasakan 24.323 orang, penetapan NIP 124.268 orang, pindah instansi 3.718 orang, dan kenaikan pangkat 356.235 orang.
Adapun MPP Digital telah diluncurkan pada 20 Juni 2023 lalu. MPP Digital merupakan transformasi digital pelayanan publik agar dapat memberikan layanan yang efektif ke masyarakat.
MPP Digital menggunakan skemasingle sign-onyang diterapkan pada semua lini pelayanan publik di lingkup pemerintah daerah, di mana masyarakat dapat mengakses semua layanan hanya dengan menggunakan satu akun saja dan cukup sekali mengunggah dokumen persyaratan layanan.
Proses pengisian data juga tidak berulang karena telah terintegrasi dengan data kependudukan di Kementerian Dalam Negeri. Untuk tenaga kesehatan, telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.
MPP Digital juga menggunakan teknologi Face Recognition (FR) untuk verifikasiuseryang terintegrasi juga dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
(acd/hns)