Misbakhun Dinobatkan Jadi Tokoh Integrator Kebijakan Ekonomi

Ketua Komisi XII DPR RI Mukhamad Misbakhun memiliki peran yang besar dalam perekonomian Indonesia. Sebagai pimpinan DPR, ia dinilai mampu menjembatani antara kebijakan fiskal dan moneter.

Atas kinerjanya tersebut, Misbakhun dianugerahi sebagai Tokoh Integrator Kebijakan Ekonomi dalam detikcom Awards 2025. Penyerahan penghargaan berlangsung di The Westin, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

detikcom Awards merupakan ajang apresiasi kepada individu, badan usaha, dan unsur pemerintah yang menorehkan prestasi dan memberikan dampak berarti bagi negeri.

"Dan ini adalah sebenarnya penghargaan untuk DPR untuk Partai Golkar karena kami di Golkar ini harus memberikan yang terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia," kata Misbakhun.

Misbakhun sendiri merupakan sosok yang secara langsung berhubungan dengan kebijakan fiskal yang meliputi APBN, Kementerian Keuangan dan Bappenas. Sementara untuk kebijakan moneter meliputi Bank Indonesia, OJK, dan LPS.

Dalam berbagai forum, ia sering menekankan perlunya koordinasi yang selaras antara otoritas fiskal dan moneter untuk menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi makro. Dengan kata lain, ia bukan sekadar pengawas anggaran, tapi penyambung antara dua poros kebijakan ekonomi nasional.

Selain menjembatani kebijakan, Misbakhun juga cukup aktif menjelaskan isu ekonomi yang kompleks dengan bahasa yang mudah dipahami publik. Ini membantu menjembatanı bahasa teknokratik dunia ekonomi ke ruang publik, dan patut diapresiasi dalam konteks edukasi kebijakan

Misbakhun juga kerap menyoroti bahwa pengawasan ekonomi harus dilihat sebagai satu ekosistem, mulai dari pajak, perbankan, hingga nilai tukar dan daya beli rakyat. Sikap ini mencerminkan pandangan integratif yang jarang muncul di tengah perdebatan politik yang cenderung sektoral. la melihat kebijakan ekonomi bukan sebagai kewenangan lembaga, tapi sebagai rantai kebijakan publik yang saling terkait.

Tidak hanya itu, dalam berbagai rapat dan pernyataan di media, Misbakhun juga lantang membicarakan bahwa integrasi kebijakan tidak cukup di atas kertas, harus terwujud dalam sinkronisasi program, seperti subsidi tepat sasaran, insentif fiskal bagi UMKM, dan reformasi sektor keuangan. Ini menunjukkan pergeseran dari perdebatan ide ke arah pembenahan mekanisme pelaksanaan kebijakan ekonomi.