.webp)
Kini PT Freeport Indonesia memiliki nahkoda baru dengan Presiden Direkturnya Rozik B. Soetjipto. Sosok Rozik bukan lah orang baru di Freeport maupun dunia pertambangan di Indonesia.
Hampir sudah sebulan lebih, Rozik B. Soetjipto menggantikan Armando Muhler. Pengangkatan Rozik langsung diumumkan oleh President and Chief Executive Officer Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson.
Sebagai orang nomor satu di Freeport Indonesia, Rozik mengakui saat ini masih banyak isu-isu nagatif yang melilit perusahaan yang ia pimpin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut ini wawancara detikFinance dengan Rozik B. Soetjipto akhir pekan lalu.
Bisa jelaskan proses anda hingga menjadi Presdir Freeport Indonesia saat ini?
Memang saya baru sebulan lebih terjun sebagai pemain (presiden direktur). Selama 8-9 tahun saya sebagai regulator artinya sebagai orang pemerintah, pada waktu itu saya melihat sepak terjang dari Freeport Indonesia kami melihat perusahaan ini memenuhi segala kewajibannya dalam kontrak.
Kemudian pada tahun 2000, sesudah saya pensiun dari pemerintahan, setahun kemudian saya jadi komisaris di Freeport Indonesia. Waktu itu tugas saya lebih banyak mengawasi, saya melihat dari sisi sebagai perusahaan pertambangan kinerja operasional salah satu yang terbaik. Jadi sebagai orang tambang saya melihat ini sesuatu yang baik.
Salah satu isu yang sering dikemukakan adalah masalah lingkungan tapi itu berdasarkan AMDAL yang disetujui, memang satu-satunya cara untuk membuka tambang di Freeport tidak ada cara lain harus disediakan tempat untuk pembuangannya.
Dari sisi yang lain saya lihat ada apa ini isu-isu mengenai Freeport banyak yang negatif bahkan hal-hal yang seharusnya tidak menjadi yang negatif misalnya kontribusinya ke pemerintah itu disalah mengertikan. Misalnya bicara soal royalti, padahal kontribusi secara keseluruhan jumlahnya cukup besar dan cukup berimbang apa yang diperoleh oleh pihak investor.
Dari situ kita berkesimpulan ada yang kurang dalam hal berkomunikasi. Seringkali dianggap kurang terbuka dan sebagainya, oleh karena itu sekarang dalam periode pemerintah punya kebijakan baru di dalam industri pertambangan kami merasa sangat perlu untuk memperlihatkan diri, tadi dikatakan ada positif dan negatif.
Fokus kami pertama, masalah sekitar keamanan terutama bukan hanya karyawan kami tetapi masyarakat di lingkungan kami bekerja itu salah satu fokus kami.
Secara intern kami memperbaiki sistem keamanan di perusahaan. Sementara kita keluar bersifat membantu pemerintah dalam hal keamanan, memfasilitasi. Ini kami lakukan secara hati-hati, misalnya soal isu-isu bantuan keuangan, sebenarnya bagi kami itu kami anggap dilakukan secara legal itu diumumkan secara resmi dalam laporan tahunan perusahaan induk. Prinsipnya kami mempercayakan masalah ini kepada aparat pemerintah.
Kedua adalah masalah hubungan industrial tenaga kerja, peristiwa tahun lalu kurang lebih persisnya 3 bulan, kami mengalami kesulitan karena pemogokan total, sehingga baru pada tanggal 25 Januari 2012 disepakati perjanjian kerja bersama (PKB) yang kami anggap dari sisi kesepakatan masalah kesejahteraan upah sudah selesai.
Kenyataan dalam implementasinya ada kekurangan di sana-sini seperti administratif juga ada intimidasi karyawan satu kepada yang lain, ini concern kami belakangan ini sehingga kami menghentikan operasi. Hari Senin tanggal 12 Maret 2012 sudah beroperasi kembali.
Ketiga, soal kontrak karya, pemerintah belakangan ini ramai, timnya tim evaluasi tetapi istilahnya renegosiasi. Kami mengatakan berdiskusi soal rencana kerja kami ke depan, salah satu pokok terpenting adalah rencana investasi kami yang sangat besar karena adanya kenyataan tambang yang kami eksploitasi sekarang ini tambang terbuka berkontribusi sekitar 75% dan 25% tambang bawah tanah. Tambang terbuka ini akan habis kurang lebih 2016-2017.
Oleh karena itu kami sedang giat-giatnya mempersiapkan pertambangan bawah tanah, yang nantinya akan mengambil alih, mayoritas dari produksi dari tambang terbuka ke tambang bawah tanah.
Persiapan infrastruktur untuk tambang bawah tanah itu sudah disiapkan sejak tahun 2008. Investasi akan mencapai US$ 16-18 miliar dengan penyerapan yang paling tinggi sekitar pada tahun 2013-2018.
Oleh karena itu kontrak karya tahun 1991 akan berakhir masa 30 tahun pertamanya akan berakhir tahun 2021, kami akan menggunakan hak perpanjangan selama 2 kali 10 tahun oleh karena itu sejak sekarang kami menyampaikan ini kepada pemerintah.
Kenapa kita dari sekarang perlu untuk mendapat kepastian? Karena tambang bawah tanah mencapai produksi kurang lebih menggantikan sejumlah produksi seperti sekarang mungkin sekitar tahun 2019-2020 jadi tinggal dua tahun dari tahun 2021, sementara kita harus menyiapkan investasi, saya kira sampai 2020 sekitar US$ 9 miliar, berikutnya US$ 7-8 miliar.
Sekarang kami persiapkan membicarakannya dengan pemerintah, di dalam pembicaraan-pembicaraan itu lah pemerintah menyebut ada 6 isu utama, yaitu ada royalti, divestasi, smelter, penciutan wilayah, dan lainnya saya lupa.
Selain dalam pemikiran kami, sumber daya yang ada dalam kontrak karya Freeport ini sebenarnya hanya satu dari sekian banyak kemungkinan di Papua, dari selama ini sejak tahun 60-70-an, banyak kontrak karya yang diajukan tetapi belum banyak yang dikembangkan kecuali yang Freeport ini.
Dari pembicaraan informal kami dikalangan pejabat, mestinya ke depan ini Freeport peranannya, di samping mengelola kontrak karya mestinya menjadi partner pemerintah di dalam pengembangan sumber daya di Papua maupun pengembangan infrastruktur.
Kalau dilihat dari makro, pada saat ini kita memfokuskan memperoleh persetujuan pemerintah untuk perpanjangan dengan term and condition yang disepakati bersama.
Bisa jelaskan soal tambang bawah tanah?
Tambang bawah tanah, akan menggantikan tambang terbuka, letaknya ada di bawah tambang terbuka. Sehingga dalam pengerjaannya harus sinkron dengan kegiatan di atas jadi harus betul-betul dikoordinasikan. Masalah yang kami hadapi, pada waktu tambang terbuka habis, tambang bawah tanah belum berproduksi secara penuh, artinya akan ada penurunan yang kita bisa gantikan dari cadangan-cadangan lain untuk mempersempit celah.
Sebenarnya kami habis kontrak 2041 kalau dapat perpanjangan 2 kali 10 tahun, artinya masih ada tambang, resources yang tersedia untuk melanjutkan pertambangan di lokasi yang sama, meskipun kita tidak tahu siapa yang mengerjakan. Itu gambaran garis besar, kalau kita lihat kesana suatu saat kita akan selesai 2041, dengan masih tersedia cadangan yang masih bisa dieksploitasi. Untuk bawah tanah akan kita buat rel kereta api investasi awal besar sekali.
Kasus pemogokan pekerja akar masalahnya apa sebetulnya?
Saya mencoba mendengar dari beberapa termasuk dari staf kami berbagai kemungkinan, tetapi memang sulit diketahui pasti, beberapa mengatakan sebetulnya akumulasi dari ketidakpuasan, ada yang mengatakan mereka juga tahu komoditi harganya naik tinggi, meskipun kalau sedang turun gaji nggak bisa diturunkan, jadi kita hati-hati kalau bicara upah atau gaji. Itu saya kira masalah itu yang tidak selalu diterima oleh mereka.
Memang tujuan kami setelah normal akan akan preventif untuk menangani masalah-masalah itu tadi.
Kita mencoba mencari akar permasalahannya untuk diperbaiki, karena pertengahan tahun depan kita sudah siap-siap untuk PKB yang 18. Makanya-kita bertanya-tanya sampai 16 selalu ada perbedaan, tetapi selalu ketemu tak seperti yang terjadi kemarin di PKB 17.
Soal biaya pengamanan yang sempat heboh beberapa waktu lalu, seperti apa masalahnya?
Perusahaan menganggap kalau itu kesepakatan dengan Polda yang tak melanggar hukum. Secara terbuka disampaikan dalam laporan tahunan di perusahaan induk kami. Munculnya angka itu kan dari laporan perusahaan induk kami, dari jumlah itu 80% untuk logistik, barang dan jasa, untuk kelengkapan satgas di wilayah kami sampai Timika, seperti ada selimut, jas hujan, perlengkapan dasar yang diperlukan tenaga keamanan kami siapkan, termasuk kendaraan, bensin, makan. Plus, sedikit uang untuk keperluan sehari-hari seperti sabun, jumlahnya Rp 1,2 juta per orang yang sebenarnya jumlahnya bukan sesuatu yang besar. Tujuannya untuk tak mengalami kesulitan dalam mengalami tugas.
Soal penggunaan tenaga keamanan eks marinir AS itu apakah betul?
Saya tidak tahu persis, eks apa, eks apa memang asing. Kami tidak meng-hire orang itu tapi ada konsultan keamanan PT Indonesia yang kami kontrak untuk mengamankan logistik konvoi yang membawa perlengkapan suplai, sehari ada 120 kontainer yang diperlukan, karena yang di atas kalau tak disuplai tak bisa dari mana-mana, pengamanan ini penting sekali, ditambah situasi keamanan sekarang ini.
Kalau dulu saat normal saya jam 4 pagi turun pakai jeep tenang-tenang saja. Kalau sekarang kemarin saya turun pakai rompi, sampai pusing. Itu kenyataanya sekarang tak aman seperti beberapa tahun lalu. Jumlah tenaga konsultan (asing) itu 27 orang dari seluruh tenaga keamanan 750 orang.
Mereka itu sebagai penasehat, adanya kritik dari sana sini, kita sedang mempelajari keahlian apa sih yang perlu dalam masalah seperti ini, karena ada yang mengkritik, masak si di Indonesia nggak ada yang bisa. Kami sedang mempelajari itu.
Soal divestasi sampai 51% terkait PP 24 tahun 2012?
Kalau baca betul dalam PP itu jelas-jelas disebut IUP dan IUPK (izin usaha pertambangan khusus), kami sendiri berpegang pada ketentuan pada kontrak, kami setelah melakukan divestasi sampai 20%, pada waktu itu, sebelum keluar PP 24 sebenarnya 20% ketentuanya.
Kami berpegang pada kontrak sampai nanti di dalam pembicaraan dengan pemerintah, pengertian kami sebenarnya PP ini ditujukan pada yang baru, yang mulai produksi atau dalam bentuk IUP. Kontrak (Karya) ini memang sesuatu yang berbeda, meskipun ke depan sudah tak ada, saya kira harus berbicara dengan pemerintah soal ketentuan-ketentuan yang ada dalam kontrak.
Jadi nggak berpengaruh?
Secara hukum memang tidak berpengaruh, kalau pemerintah minta dievaluasi kita akan bekerjasama.
Katanya soal divestasi ini sudah ada pembicaraan dengan pemda Papua?
Jadi tadinya 10% pemerintah dan 10% Indocover Investama, karena yang Indocover default, kembalilah ke Freeport. Sejumlah 9,36% itu sekarang ini kan karena dilusi, yang 9,36 dari Indocover Investama itu sudah ditawarkan ke pemda. Kemudian pemda yang berminat, saya kira masih dalam pembicaraan soal pembiayaan.
Investasi US$ 16-18 miliar dari mana dananya?
Saya dari konsorsium perbankan, sudah siap. Saya kira melihat bagaimana izin pemerintah, menjadi kunci. Investasi sejak 70-an sudah investasi US$ 7,2 miliar, sekarang ke depan US$ 18 miliar atau dua kali.
Cadangan emas dan tembaga Freeport di Papua sekarang ini berapa?
Cadangannya, 2,6 miliar ton bijih. Kalau ada eksplorasi tambahan cadangannya bisa bertambah lagi. Setiap tahun kami ada laporan produksi sekian, cadangan sekian. Jangan kaget kalau tahun depan ternyata nambah, karena itu ada penemuan baru. Kalau total itu kita nggak tahu itu hanya Allah yang tahu. (hen/dnl)
