.webp)
Belum lagi soal elektrifikasi di Indonesia baru mencapai 80,4%. Apalagi daerah-daerah seperti di Papua hanya 36,09%, sementara krisis listrik di Pulau Jawa sudah siap mengancam pada 2018.
Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji. Pria kelahiran Malang, Jawa Timur ini telah memimpin PLN sejak 1 November 2011.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wilayah Papua berlimpah gas, mengapa elektrifikasinya rendah sekali?
Begini, memang jika kita hanya melihat catatan di kertas, elektrifikasi di Papua memang jelek sekali, warnanya merah (hanya 36,09% pada 2013). Tapi untuk menyalurkan listrik ke Papua itu tidaklah mudah jika kita datang langsung ke lapangan.
Penduduk di Papua itu menyebar di atas bukit, di dalam hutan, harus menyeberang sungai dan macam-macam. Kalau PLN menarik kabel dari pinggir jalan ke dalam hutan, ke atas bukit, tapi yang dilistriki hanya 2-5 rumah saja, itu tinggi sekali biayanya.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan di Aceh, di sana elektrifikasinya mencapai 90%, kenapa bisa, karena orang di Aceh itu tinggalnya terkumpul di satu kota, tidak menyebar ke sana-sini, sehingga bagi PLN sangat mudah mengalirkan listrik.
Jadi apa solusinya, apa perlu dikumpulkan di satu lokasi?
Benar, itu tentu lebih mudah bagi PLN. Tapi tentu itu bukan wewenangnya PLN. Di Pemerintah Daerah ada program namanya transmigrasi lokal, seharusnya itu digunakan untuk mengumpulkan warga penduduk yang menyebar ke pelosok menjadi tinggal di satu desa atau kelompok.
Menurut saya, hal itu tidak hanya memudahkan PLN melistriki rumah warga, tetapi juga bagi pemerintah daerah sendiri akan lebih mudah, bisa bangun sekolah, Puskesmas, memasok air bersih dan lainnya dalam satu lokasi.
Tetapi itu tidak mudah, seperti di Sumba, NTT yang elektrifikasinya hanya 40%, ketika saya ke sana, jalan ada, tiang listrik ada tapi di pinggir-pinggir jalan kok nggak ada rumah penduduk, rumah penduduk justru berada 5-10 km dari pinggir jalan.
Saya bilang ke Pak Bupatinya, ini kenapa nggak disuruh berapa dipinggir jalan saja, toh tanahnya juga tanah negara, Bupatinya bilang tidak bisa, karena bagi warga di sana itu sebagai bentuk benteng pertahanan bagi mereka, karena di sini mereka perang dan ladang mereka ada di atas bukit sana.
Bahkan di Pacitan sekalipun tidak bisa elektrifikasinya mencapai 100%. Karena ketika saya ke sana, penduduknya juga banyak yang menyebar, di bukit-bukit, di seberang sungai. Saya bilang ke Kepala Desanya, kan punya namanya tanah bengkok (tanah desa), tapi kata kepala desanya untuk jadikan tanah bengkok menjadi pemukiman prosesnya sangat panjang.
Saya juga pernah mengunjungi Serawak, Malaysia, di sana pemerintahnya membangunkan rumah panggung yang bagus sekali, warganya di kumpulkan jadi satu lokasi, sehingga bagi pemerintah Malaysia mudah memberikan pelayanan mulai dari listrik, kesehatan, sampai pendidikan, penduduknya kalau pagi-sore pergi ke ladang malam mereka balik ke rumah, jadi tidak perlu di ladangnya sampai di listriki juga.
Apakah sudah disampaikan ke pemerintah?
Nggak perlu lah PLN harus sampai ke sana, itu kan sudah ada di program pemerintah daerah masing-masing, tinggal di jalankan saja.
Apakah sudah ada jaminan kalau warga yang tinggal terkumpul satu lokasi akan dapat listrik?
Ini juga ada satu contoh. Saya pernah bilang seperti itu di Komisi VII DPR. Tapi ditagih oleh Pak Jonny Alen dari Fraksi Demokrat, katanya Bapak bilang kalau sudah terkumpul satu tempat, ada jalannya walau tidak di aspal PLN siap salurkan listrik, tapi di kampung saya sudah ada jalannya bahkan di aspal tapi listriknnya nggak ada.
Itu juga salah satu hambatan bagi PLN untuk melistriki rumah masyarakat, kasus di kampungnya Pak Jonny Alen memang ada jalannya, tapi karena masuk wilayah hutan, PLN nggak bisa nancapin tiang listrik di pinggir jalan, karena status hutannya itu, kita harus ada izin khusus dari Kementerian Kehutanan, ya panjang lagi urusannya.
Seperti di Cepu, ada contoh juga pinggir jalan nasional ada tiang listriknya, tapi ada kampung di dalam hutan, kita mau sambungi kabel ke sana nggak bisa, karena harus ada izin dari kehutanan lagi, susah lagi.
Bagaimana dengan krisis listrik di Sumatera Utara?
Saya kasih tahu juga, salah satu kenapa Sumatera Utara defisit pasokan, karena proyek pembangkit listrik di sana banyak yang molor, kalau pembangunannya sesuai jadwal nggak akan krisis listrik di sana.
Contoh PLTA Asahan 3 kapasitas 2 x 87 MW ngurus izin lokasinya itu memakan waktu 8 tahun, itu belum termasuk ngurus izin di Kehutanan memakan waktu 2 tahun, izin HO ngurusnya 2 tahun, berapa waktu yang terbuang, padahal financial closing sudah sejak 2011, sumber dananya ada, Asahan itu di Sumatera Utara, kalau ini sesuai jadwal nggak defisit seperti ini.
Bagaimana acaman krisis listrik di Jawa?
Kalau PLTU Batang itu kan kapasitasnya sangat besar 2 x 1.000 MW, kalau itu nggak selesai pengerjaannya cari dimana 2.000 MW? pertanyaannya apa itu beban bagi PLN?
Kami PLN kan hanya membeli listriknya, yang bangunkan PPP yaitu Pembangun PLTU Batang adalah PT Bhimasena Power Indonesia, perusahaan konsorsium PT Adaro Power, anak usaha PT Adaro Energy Tbk (ADRO) dengan dua perusahaan asal Jepang, yaitu Itochu dan J-Power.
Khawatir krisis listrik iya, tapi kan kita nggak boleh diam saja, kita harus antisipasi. Saat ini kita bangun 1 pembangkit listrik lagi di PLTU Adipala, Cilacap dengan kapasitas 1 x 600 MW, saat ini sudah masuk tahap konstruksi, dan PLTU Cilacap kapasitas 1 x 600 MW, serta menambah kapasitas di PLTGU Grati dengan menambah gas turbin sebanyak 1 unit. Semua itu kita persiapkan untuk menggantikan proyek pembangkit yang terlambat.
Dari semua usaha PLN membangkitkan listrik untuk masyarakat, PLN tidak bisa sendiri, harus banyak unsur saling bekerjasama, karena banyak hambatan yang harus diselesaikan dan dibantu oleh banyak pihak, itu yang sering saya bilang Indonesia in corporation.
(rrd/hen)
