Chatib Basri Sebut Pemerintahan Baru Harus Naikkan Harga BBM

Jakarta - Hanya kurang lebih 3 bulan ke depan, presiden baru akan menggantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Melihat kondisi sekarang ada beberapa kebijakan ekonomi yang harus direalisasikan.

Menteri Keuangan Chatib Basri memaparkan salah satu kebijakan yang harus diambil pemerintah baru adalah menciptakan ruang fiskal yang lebih besar. Untuk itu, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebaiknya dilakukan.

Berikut petikan wawancara detikFinance dengan Chatib Basri, Senin (14/7/2014), saat ditemui di kantor Kemenkeu, Gedung Djuanda, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat:

Apa kebijakan yang harusnya dilakukan sekarang, tapi karena tidak bisa, sehingga harus dilakukan pemerintahan baru?
Naikkan harga BBM.

Kenapa harus dengan menaikkan harga? Bukankah itu sebenarnya kebijakan jangka pendek?
Karena saya tidak melihat banyak alternatif dari anggaran kita kecuali mengurangi subsidi. Lifting kita terus mengalami penurunan, sementara konsumsinya naik terus. Beban subsidi makin besar. Itu harus dibuat proram untuk mengurangi subsidi.

Bagaimana pandangan Anda tentang subsidi?
Subsidi harus ada, karena kita dalam UU tidak boleh ada mekanisme pasar. Yang saya bayangkan, nggak tahu pemerintahan baru melakukan atau tidak, mestinya adalah subsidi tetap. Jadi antara harga keekonomian dipatok, misalnya Rp 1.000 atau Rp 500 per liter. Itu risiko fiskal tidak ada lagi.

Kalau itu dilakukan, sederhananya saja. kalau misalnya Rp 1.000 per liter, konsumsi kita 50 juta kiloliter. Jadi subsidi BBM sekitar Rp 50 triliun. Sekarang itu Rp 246 triliun, belum lagi dari listrik yang ada unsur BBM-nya di sana. Jadi kita bisa saving itu di atas Rp 200 triliun.

Kapan waktu yang paling tepat dilakukan?
Saya kira sebaiknya semester I-2015. Karena kalau dilakukan di awal, efeknya ke sepanjang tahun bisa cukup besar. Contohnya begini, total subsidi itu kalau dibagi 12 bulan sekitar hampir Rp 23 triliun. Kalau dilakukan sejak awal tahun, kan bisa di-save lebih banyak dibandingkan dengan pertengahan tahun. Jadi semakin awal maka semakin besar penghematannya.

Tidak mudah untuk menaikkan harga BBM, karena ada unsur politik yang kuat. Apakah mungkin dilakukan?
Saya kira bisa. Tahun lalu buktinya bisa. Stop saja baca media lokal dalam satu bulan, karena pressure-nya kan turun. Kenaikan harga BBM bukan pertama kali. 2005 dinaikkan dua kali, 2008 dinaikkan, dan tahun lalu dinaikkan.

Tidak takut didemo?
Pasti ada resistensi, tapi itu bisa dilalui. Masyarakat juga lebih paham. 2013 saya kira demonstrasinya nggak seramai tahun 2012. Jadi makin lama kan makin paham. Ini adalah risiko politik yang harus diambil. Nggak mungkin kita datang dengan kebijakan yang menyenangkan satu orang saja. Dalam ekonomi itu kebijakan yang populer belum tentu benar dan yang benar itu belum tentu populer.

Ke mana anggaran subsidi itu harusnya dialirkan?
Kalau pemerintahan depan melakukan itu dia punya ruang fiskal. Sehingga nanti bisa membangun infrastruktur. Menurut saya, pemerintah tinggal masuk ke infrastruktur yang nggak komersial. Kalau komersial itu diserahkan ke swasta. Misalnya seperti pelabuhan di Indonesia timur, itu nggak bisa diharapkan swasta. Harus pemerintah.

Kemudian irigasi, jalan desa, tidak dibangun sama kontraktor jalan tol. Sehingga fiskalnya bisa fokus ke hal-hal seperti itu.

(mkl/hds)