Wawancara Menteri BUMN Pertama (4)

Ketika Tanri Abeng Malu dengan Petronas Malaysia

- detikFinance
Jumat, 12 Sep 2014 09:47 WIB
Jakarta - Tanri Abeng, menteri BUMN pertama, juga dikenal sebagai pengusaha ulung. Karir Tanri menjadi menteri BUMN dimulai 16 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998 di Kabinet Pembangunan VII.

Kemudian melanjutkan tugasnya sebagai pejabat negara di kementerian yang waktu itu masih bernama Kementerian Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara pada periode 23 Mei 1998-26 Oktober 1999.

Setelah Tanri, beberapa nama pengantinya sebagai menteri BUMN yaitu Laksamana Sukardi, Soegiharto, Sofyan Djalil, Mustafa Abubakar, hingga Dahlan Iskan.

Berikut wawancara Tanri Abeng dengan detikFinance, Rabu (10/9/2014), saat ditemui di Jakarta. Kali ini mengenai harapannya kepada Kementerian BUMN yang ia rintis sejak 1998 dan soal kekecewaannya dengan perkembangan perusahaan pelat merah.

Bisa Anda ceritakan soal desain awal Kementerian BUMN?

Saya agak bertanya, kenapa nama kementerian itu adalah Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN. Bukan Menteri BUMN saja tapi ada Pendayagunaan BUMN. Jadi BUMN ini harus didayagunakan betul. Nilainya ditingkatkan supaya bisa bayar utang. Tingkatkan profitabilitasnya supaya menunjang fiskal. Jadi lokomotif pembangunan.

Menteri Pendayagunaan BUMN merangkap Kepala Badan Pembina BUMN yang punya executive power. Menteri Negara tidak punya.

Makanya pada waktu itu saya membuat blueprint BUMN 10 tahun. Di blueprint itu saya tuliskan, 10 tahun semenjak saya menjadi menteri yaitu dari 2000-2010, kementerian itu bertahan. Pada 2010 tidak ada lagi kementerian negara, tidak ada lagi menteri. Tinggal sisa badannya. Kan tadi ada Kementerian dan Badan Pembina.

Kenapa? Supaya tidak lagi berbau politik. Tapi kan nggak pernah diubah kan? Yang diubah malah menterinya, ganti 7 kali.

Kemudian, dalam blueprint saya itu tahun 2010 tidak ada lagi menteri yang ada kepala badan. Lima tahun kemudian yaitu 2015, artinya tahun depan kalau blueprint saya dijalankan, itu tidak ada lagi badan tetapi murni holding company. Seperti usul saya 15 tahun yang lalu ke Pak Harto.

Kementerian BUMN sekarang sudah sesuai rancangan Anda?

Sebenarnya kalau secara struktur, masih sama lah. Yang tidak jalan itu adalah pengelompokan dalam holding, itu nggak jalan sama sekali. Tidak terjadi penciptaan nilai sesuai dengan rencana. Kan harusnya ada sectoral holding.

Saya kasih contohnya seperti perusahaan perkebunan. Itu ada 15 perusahaan dan berdiri sendiri-sendiri. Jadi tidak ada mereka punya kekuatan. Harusnya mereka bersatu.

Yang sudah bisa tapi masih baru adalah Pusri dan BUMN pupuk juga menjadi Pupuk Indonesia. Satu lagi yang berhasil adalah semen. Tapi itu kan memang sudah terpola dari dulu seperti itu.

Jadi, satu-satunya merger yang berhasil merger itu adalah Bank Mandiri. Masih saya juga yang melakukan.

Setelah saya, tidak ada. Makanya itu yang saya kecewa. Yang saya anggap tidak optimal. Saya katakan saya kecewa. BUMN kita itu masa utuhnya hanya separuh dari satu perusahaan Malaysia. Petronas itu US$ 20 miliar, kita di bawah US$ 10 miliar. Malu kita.

Jadi kalau dikatakan saya happy, saya masih happy karena kementerian itu masih ada dan strukturnya masih sesuai. Artinya masih bisa kita benahi. Tapi saya kecewa kenapa blueprint yang sudah begitu jelas kok nggak bisa dijalankan?

Kalau dijalankan secara konsekuen dengan profesional, kita sudah bisa lunasi sebagian besar utang. Karena nilai BUMN kita naik kan.

(hen/hds)