.webp)
Di tahun 2016, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pimpinan Menteri Ignasius Jonan masih akan fokus pada pembenahan fasilitas-fasilitas transportasi publik dari mulai bandara hingga pelabuhan terutama yang dikelola langsung oleh Kemenhub.
Jonan mengatakan, setelah diperbaiki dan diremajakan, ke depannya fasilitas tranportasi tersebut tidak akan dilepaskan ke pihak swasta untuk dikelola secara komersial. Pengelolaannya akan tetap dilakukan Kementerian Perhubungan dengan membentuk Badan Layanan Umum (BLU).
Berikut petikan wawancara Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dengan detikFinance di sela kunjungan kerja sekaligus mendampingi Presiden Joko Widodo di Bandara Domine Eduard Osok (DEO) di Sorong, Papua Barat akhir pekan lalu:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tahun 2016 kita masih akan banyak lakukan pembenahan lagi. Untuk bandara kita banyak akan lakukan renovasi dan rehabilitasi bandara-bandara yang dikelola Kementerian Perhubungan terutama yang ditempat terpencil dan terluar. Itu masih jadi fokus kita di tahun 2016.
Apakah masih akan fokus di wilayah timur?
Tidak timur saja sebenarnya, tapi lebih ke terluar, terdepan dan terpencil. Tapi memang yang kriteria itu banyak di timur, seperti di Papua (Papua dan Papua Barat).
Sekarang itu di sini (di Papua dan Papua Barat) airport yang di bawah Kementerian Perhubunggan ada 54 airport. Sebelumnya hanya dipakai untuk penerbangan perintis. Akan kita tata sesuai standard airport yang ada.
Berapa anggaran yang disiapkan untuk melakukan renovasi dan rehabilitasi Bandara?
Renovasi bandara kita alokasikan masing-masing bandara Rp 200 miliar. Itu untuk peremajaan terminalnya saja supaya jadi standar. Kemudian kami juga punya program khusus di Papua (Papua dan Papua Barat) ada 54 bandara yang mau kita renovasi supaya memenuhi standard yang ada.
Supaya standar, bukan hanya terminalnya kita renovasi, landasan pacu yang belum standar kita buat standar. Anggarannya berapa Pak Direktur (bertanya ke Direktur Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Agus Santoso)
Agus Santoso: Rp 5 triliun Pak. Itu semua termasuk renoasi Bandara sampai standarisasi landasan pacu.
Setelah direnovasi, dan dipercantik, bagaimana pengelolaan Bandara-bandara ini kedepannya? Apakah diserahkan ke BUMN atau tetap dikelola Kemenhub?
Nggak akan saya lepas ke komersial. Saya akan buatkan BLU (Badan Layanan Umum) untuk kelola Bandara-bandara itu. Ini sedang saya siapkan untuk pembuatan BLU khusus untuk kelola bandara terpencil terluar ini. Rencana saya akan dibuat per regional misalnya regional Papua satu BLU, regional Papua Barat dikelola satu BLU, NTT stau BLU dan seterusnya. Kalau nggak memungkinkan dibikin per regional ya kita buat per bandara. Pokoknya nggak diserahkan ke komersial murni.
Kenapa nggak diserahkan ke komersial?
Kalau dilepas ke komersial penuh biasanya nggak jalan karena alasannya kalau di tempat terpencil belum untung. Saya nggak mau seperti bandara yang sudah terlanjur dilepas ke komersial, karena nggak untung jadinya nggak dibangun-bangun. Kalau dikelola pemerintah kan bisa disuntik dengan APBN.
Bandara ini kan sangat dibutuhkan. Kalau komersial penuh pengembangannya tentu lihat keuntungannya dari sisi investasi. Ini seperti telur dan ayam, dibilang belum untung tapi dibutuhkan. Dibilang dibutuhkan tapi belum menguntungkan. Mana yang harus didahulukan? Kalau tunggu untung saja ya nggak terbangun-bangun nanti. Malah nggak akan berkembang sama sekali nanti daerahnya. Makanya pemerintah harus masuk di yang belum untung itu.
Pembuatan BLU sudah sejauh mana prosesnya?
BLU itu kan prosesnya di Kementerian Keuangan. Sekarang sedang proses dokumentasi (mengumpulkan dokumen kelengkapan pembentukan BLU). Kita lengkapi dokumennya apa saja yang diperlukan. Ini sedang berjalan, mudah-mudahan tahun ini sudah bisa jalan. Kita sih inginnya cepat, karena beberapa bandara kan ada yang sudah jadi. Malah kemarin ada yang sudah diresmikan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) ada di Wamena, terus ada Komodo (Bandara Komodo di NTT). Itu kan sudah jadi terminal barunya. Harus ada yang mulai kelola.
Selain Bandara, program apa lagi yang jadi prioritas di tahun 2016?
Kita ada juga selain bandara itu peningkatan kapasitas untuk pelabuhan, ada juga untuk perkeretaapian. Total ada Rp 24 triliun untuk peningkatan kapasitas.
Pelabuhan yang dikelola kementerian Perhubungan kan ada banyak (Data Kemenhub: 1.241 atau 90% dari total jumlah pelabuhan yang ada di Indonesia) itu akan kita benahi bertahap. Nggak mungkin semua sekaligus, tapi bertahap karena anggarannya kan terbatas.
Untuk pelabuhan itu ingin kita tingkatkan kapasitasnya, terminalnya, pelayanannya. Semua kita benahi. Saya nggak mau ada lihat orang kelelran (terlantar) di pelabuhan lagi. Nggak bisa masuk, antri panjang. Saya juga nggak mau lihat lagi itu ada pelabuhan bentuknya seperti bioskop tua. Orang takut ke pelabuhan. Saya ingin orang ke pelabuhan itu seperti orang ke bandara, nyaman.
Setelah direnovasi dan jadi kinclong, bagaimana pengelolaannya?
Sama dengan Bandara. Kita akan buatkan BLU juga.
Sekarang sedang proses juga. Kita sedang ngebut, jadi kerjakannya nggak satu-satu. Semua jalan barengan. Bandara juga, pelabuhan juga.
Sedikit fokus ke pedalaman Papua seperti Wamena, harga barang sangat tinggi. Apakah akan ada rencana pembangunan jaringan kereta api untuk angkutan barang supaya lebih murah?
Nggak, nggak bisa kereta ke Wamena. Karena kontur geografisnya jadi nggak bisa kalau dibangun kereta api. Jadi ke Wamena tetap lewat udara saja nanti kita subsidi. Angkutan barang ke Wamena pakai pesawat. Nanti biaya angkutnya disubsidi. Saya sudah bilang ke Pak Presiden (Presiden Joko Widodo). Beliau sudah oke.
Kita siapkan, mungkin nanti masuk di APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) 2016.
(dna/ang)
