.webp)
Menerangi seluruh wilayah Indonesia dari Aceh sampai Papua bukan tugas yang mudah, tapi itulah kewajiban PT PLN (Persero).
Papua adalah daerah paling tertinggal di Indonesia. Rasio elektrifikasi di Papua baru 45%. Dari 12.000 desa yang belum mendapatkan fasilitas listrik dengan baik, 3.500 di antaranya ada di Papua.
Papua adalah daerah paling tertinggal di Indonesia. Rasio elektrifikasi di Papua baru 45%. Dari 12.000 desa yang belum mendapatkan fasilitas listrik dengan baik, 3.500 di antaranya ada di Papua.
PLN telah mencanangkan 'Maluku-Papua Terang 2019' untuk membuat Papua terang-benderang, sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sayangnya, upaya itu terhambat oleh adanya proyek-proyek pembangkit listrik milik Independent Power Producer (IPP) yang mangkrak.
Untuk mengetahui lebih jauh soal proyek-proyek pembangkit yang mangkrak ini, penyebabnya, dan bagaimana langkah PLN untuk mengatasi persoalan ini, detikFinance berkesempatan mewawancara khusus Direktur Bisnis Regional Maluku-Papua PLN, Haryanto WS, di Kabupaten Mimika, Rabu (26/10/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bisa diceritakan soal proyek-proyek pembangkit listrik yang mangkrak di Papua?
PLN ingin mengurangi penggunaan BBM, maka dibangun 'PLTU Merah Putih' yang menggunakan komponen-komponen lokal buatan Indonesia di sistem besar. Itu kelas-kelas 3 megawatt (MW), 7 MW, 10 MW, 15 MW.
Contohnya di Jayapura dibangun 2 x 10 MW tahun 2008. Tapi selesainya lama, harusnya 2011 sudah beroperasi, tidak on schedule. Kita targetkan akhir tahun ini sudah beroperasi.
Coba bayangkan, yang tadinya 2011 baru 2016 beroperasi, telat 5 tahun. Beban Jayapura sekarang sudah 70 MW, kalau 2011 dulu mungkin baru 30-40 MW saja, dengan 2 x 10 MW sudah sangat membantu.
Ada lagi proyek pembangkit yang mangkrak selain itu?
Di Jayapura juga ada kontrak dengan IPP (Independent Power Producer/pembangkit listrik swasta) tahun 2012 untuk PLTU 2 x 15 MW, harusnya 2014 sudah beroperasi.
Kemudian PLTA Genyem 20 MW yang baru diresmikan, itu kontraknya dari 2008, harusnya selesai 2012, terlambat 4 tahun. Mestinya 2015 ini kita sudah punya 70 MW dari 3 pembangkit itu, PLTD untuk cadangan saja.
Tapi karena keterlambatan-keterlambatan ini, PLN terpaksa menyewa PLTD. Ini terjadi hampir di semua kota besar di Indonesia Timur. Di Jayapura, PLTD sewa hampir 50% atau sekitar 30 MW. Sebenarnya hanya untuk temporary menunggu pembangkit jadi, tapi pembangkitnya molor bukan hanya 1-2 tahun.
Di Biak itu ada IPP kontrak dari 2012 bangun pembangkit 2 x 7 MW. Bebannya sekarang Biak sekitar 15 MW. Sampai sekarang pembangkitnya nggak jadi, malah diterminasi karena pengembangnya tidak perform, tidak bisa financial close.
Di Manokwari juga 2 x 7 MW, kalau IPP-nya pada 26 Oktober 2016 tidak bisa financial close terpaksa harus saya putus, saya harus mulai dari nol lagi. Di Sorong IPP 2 x 15 MW IPP-nya juga nggak perform, terpaksa harus saya putus. Di Nabire 2 x 7 MW kalau November nggak financial closing terpaksa harus saya putus.
Jadi saya punya 5 IPP yang ada di Papua, 3 sudah saya putus karena tidak perform. 2 lagi menunggu pada 26 Oktober dan November ini. Sudah sangat terlambat.
Mengapa sampai banyak proyek yang molor di Papua?
Pertama IPP, jelas karena tidak perform. Kenapa? Karena tidak andal. Syarat-syarat yang ketat, misalnya ada dana jaminan 10%, itu kan baru untuk lelang yang belakangan-belakangan, kontrak 2015 ke atas. Dulu setoran jaminan hanya 1-2%. Yang di Jayapura, IPP-nya bayar garansi bank saja sudah tidak kuat. Bagaimana mau kita anggap perform?
Kok IPP yang masuk ke Papua jelek semua? Apakah IPP-IPP yang kelas satu tidak tertarik menggarap proyek di sini?
Yang ada sekarang, misalnya di Biak dan Sorong, IPP-nya punya pabrikan boiler, dia memang punya proyek di mana-mana, tapi proyeknya kebanyakan. Sebanyak 34 proyek mangkrak yang dibahas beberapa waktu lalu itu di antaranya termasuk proyek-proyeknya IPP ini.
Kemudian ada 1 IPP punya proyek di Manokwari, itu sudah jalan. Tapi saya tanya, kelihatannya pendanaannya kurang sehingga dia beresin dulu proyeknya yang lain di Bau-Bau. Di Nabire, memang pengembang baru. Ada pergantian bank sponsornya.
Kondisinya seperti itu. Kalau dibilang nggak ada peminat, nggak juga, ada peminat. Harganya juga menarik, ada yang US$ 12 sen/kWh, US$ 15 sen/kWh. Cuma masalahnya, apakah ini menarik pemain-pemain besar? Ya tergantung, kan memang ini proyek pembangkit kecil-kecil. Membangun PLTU kecil itu sama prinsipnya dengan membangun PLTU besar, alat-alatnya jumlahnya sama, cuma kapasitasnya saja diperkecil.
Akibat keterlambatan atau mangkraknya beberapa pembangkit IPP itu, PLN jadi terus menggunakan PLTD sewa. Berapa kerugian yang ditimbulkan karena inefisiensi?
Kami sudah mulai menghitung, tapi terus kalau sudah menghitung mau ngapain? Toh kami tidak bisa menuntut apa-apa. Apa kami bisa menuntut IPP membayar loss-nya PLN, peluang saving yang hilang? Kalau kami minta ganti, pengembangnya senyum-senyum saja, nggak ada itu di kontraknya.
Kalau terlambat, denda maksimal 5%, nggak lebih dari itu. Sekarang bagaimana agar itu tidak terjadi lagi, ya kami pilih pengembang yang kredibel, yang berkualitas, kami naikkan syaratnya supaya serius. Kalau dia tidak perform, uangnya yang hilang bukan cuma 1%, tapi 10% hilang sehingga dia betul-betul serius. Memberi penawarannya pun nggak main-main, bukan asal ambil barang murah.
Bagaimana PLN menutup kekurangan pasokan listrik akibat mangkraknya beberapa proyek pembangkit ini?
Saya harus membuat proyek pengganti. Ada beberapa pilihan. Kalau itu IPP ada 2 pilihan, PLN mau mengambil alih dengan kapasitas yang sama atau PLN ambil alih dengan kapasitas diperbesar, atau saya bikin alternatif lain.
Di Jayapura saya ambil alternatif lain, akan dibangun 50 MW dengan Mobile Power Plant (MPP/PLTMG) yang kami harapkan Desember sudah bisa kontrak, dalam 6-8 bulan atau pertengahan tahun depan sudah bisa nyala. Di 2018 itu ada paling tidak PLTMG 90 MW, di Holtekamp PLTU 20 MW, PLTA Genyem 20 MW, dan PLTD milik PLN 30 MW jadi tambahannya 160 MW.
Di Biak, Sorong, PLTU nggak jadi-jadi akhirnya saya harus bikin proyek PLTMG yang jumlahnya 253 MW. Kalau PLTU-PLTU milik IPP itu bisa tepat waktu, 253 MW itu nggak perlu sebesar itu atau justru menambah kapasitas yang lebih besar itu. Kita sudah siapkan rencana-rencana untuk membangun pembangkit yang lebih murah dari PLTD.
Jadi kebanyakan ditutup dengan PLTMG?
Itu yang cepat, sesuai kebutuhan. Kebetulan di Papua ini ada Lapangan Tangguh, pemerintah daerah dapat alokasi 20 MMSCFD, itu kurang lebih 100 MW. Kami akan serap untuk menyuplai pembangkit-pembangkit di Papua. Program PLTMG di Papua ini sejalan dengan alokasi gas di Papua, kemudian juga keberadaan gas di Papua. Di Sorong, 90% pembangkit PLN pakai gas.
Jadi 253 MW yang bagian dari proyek 35.000 MW di Papua itu PLTMG semua?
Iya, PLTMG semua. Bangunnya antara 1-15 bulan. Begitu PLTMG ini jadi, kalau tidak ada lonjakan beban yang signifikan, kami sudah siap mengadakan PON (Pekan Olahraga Nasional) 2020 di Papua. (drk/drk)
