JK: APBN 2017 Tak Ambisius, Tapi Realistis

Jakarta - Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pemerintah menargetkan penerimaan dalam negeri Rp 1.748,9 triliun. Sebesar Rp 1.271,7 triliun berasal dari penerimaan pajak non minyak dan gas bumi (migas).

Bila dibandingkan dengan target dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2016 memang lebih rendah. Sebelumnya target pajak adalah Rp 1.318,9 triliun. Akan tetapi bila dibandingkan dengan proyeksi realisasi di 2016 yang sebesar Rp 1.105,9 triliun, maka target tahun depan lebih tinggi.

Pola penyusunan target dalam APBN 2017 agak berbeda. Dalam dua tahun terakhir pemerintahan target pajak tumbuh sekitar 30% dari realisasi tahun sebelumnya. Sementara sekarang hanya sekitar 13%. Padahal sudah ada modal yang cukup besar dari realisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty.

detikcom mendapat penjelasan dari Wapres JK dalam wawancara di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (28/10/2016).

Mengapa pemerintah menargetkan pajak tidak seambisius dua tahun sebelumnya, padahal ada program tax amnesty?
Dua tahun yang lalu, ambisiusnya iya tapi realisasinya tidak. Jadi karena itu kita ingin lebih realistis. Bahwa bahayanya kalau target pajak kemudian tidak bisa tercapai, di lain pihak belanja sudah disiapkan. Jadi kenapa targetnya diturunkan, agar kita lebih realisits. Supaya jangan terjadi defisit terlalu besar. Kalau target cukup besar, pengeluaran sudah dibuka, diberi DIPA macam-macam, maka pinjam (berutang) lagi. Memang kita mengubah cara menyusun anggaran itu, tidak lagi berlebihan.

Dengan pandangan seperti itu, apa artinya pemerintah mulai mengurangi penarikan utang?
Iya. Kita tidak ingin utang bertambah terlalu besar. Karena defisit kita dulu tahun 2015 rencananya 1,6%, kemudian yang dicapai 2,5%. Sekarang bisa lebih dari itu. Karena itu pada 2017 belajar dari pada situasi itu, maka targetnya lebih realisitis.

Foto: Ari Saputra

Kenapa pemerintah terlihat sangat hati-hati dalam penyusunan APBN 2017?
Ini kan berhubungan dengan uncertainty (ketidakpastian) di dunia ini. Kalau di dunia tidak ada kepastiannya berarti harga komoditas akan turun. Kalau turun berarti keuntungan pengusaha menurun. kalau itu berarti pajak menurun. Sedangkan 75%, penerimaan negara adalah dari pajak.

Bagaimana langkah pemerintah dalam menyesuaikan antara kebijakan fiskal dengan iklim usaha tetap kondusif?
Kalau pemerintah kan pengeluaran harus berdasarkan penerimaan, ya dari pajak, minyak dan gas, dari penerimaan. Itu atau pinjaman bilateral.

Nah, kalau pajak itu kan karena dua hal, transaksi yaitu PPN dan PPh dari keuntungan. Untuk mendapatkan pajak ya dari dua hal ini naiknya. Jadi bagaimana menaikkan perdagangan industri sehingga ada PPN, jadi diharapkan juga pengusaha untung agar dapat pajaknya 25%. Dan dengan tax amnesty ada deklarasi lebih dari Rp 3.000 triliun itu berarti bisa menimbulkan sumber pajak baru kalau setiap transaksinya dapat diakses dengan pajak. (hns/wdl)