Senin, 08 Mei 2017 07:10 WIB
Wawancara Menteri PPN/Kepala Bappenas
Blak-blakan Bambang Brodjonegoro Soal Ketimpangan Ekonomi RI
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (Foto: Maikel Jefriando)
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rasio gini di Indonesia sempat mencapai level 0,41 pada beberapa tahun lalu. Melewati batas yang dianggap 'mengkhawatirkan' oleh dunia Internasional.
Akan tetapi, meski perlahan, rasio gini yang dimaknakan sebagai alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk, atau dalam bahasa sederhananya adalah gambaran terhadap ketimpangan si kaya dan si miskin, akhirnya bisa turun sampai ke level 0,397 tahun lalu.
Bila dibagi antar wilayah, maka ketimpangan perkotaan yang tertinggi ada di Sulawesi Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Sementara pada pedesaan, ketimpangan tertinggi terjadi di Gorontalo, Papua Barat, dan Papua.
Dalam soal kemiskinan, jumlah penduduk miskin mencapai 10,7% di 2016 atau 27,7 juta jiwa dari total penduduk berdasarkan sensus 2015 yang jumlahnya mencapai 255,18 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin pedesaan lebih tinggi dari perkotaan.
Strategi penyelesaian persoalan ini sekarang ada pada pundak Menteri Perencanaan dan Pembangunan (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro. Bambang berkewajiban menyusun strategi jitu agar persoalan itu bisa terselesaikan secepat mungkin.
Dalam satu sesi wawancara khusus dengan detikFinance, akhir pekan lalu, Bambang membeberkan semua hal. Bahkan untuk yang sangat mendasar sekalipun.
Berikut kutipan wawancaranya:
Bisa anda jelaskan, bagaimana kondisi ketimpangan ekonomi di Indonesia?
Sebenarnya kalau ketimpangan itu ada dua macam. Pertama ada ketimpangan antar kelompok pendapatan dan kedua, ketimpangan antar wilayah. Meskipun nanti ada kaitannya satu sama lain terutama dari pendapatan ke wilayah.
Nah pertama, kalau dilihat mana yang lebih duluan muncul, sebenarnya sih ketimpangan antar wilayah. Jadi kesenjangan antar Jawa dan luar Jawa itu sudah terjadi bahkan waktu zaman Orde Baru.
Artinya itu sudah jadi concern. Makanya ada istilah Indonesia Barat Indonesia Timur, Jawa, dan Luar Jawa itu kan istilah yang sudah muncul sejak 1970-80an dan kemudian ternyata belum ada perbaikan yang mendasar bahkan sejak desentralisasi.
Sejak desentralisasi 2001, kita harapkan sebenarnya peran pulau Jawa terhadap Indonesia itu turun yang waktu itu sekitar 56%. Tapi angkanya hari ini malah menuju ke 58%. Jadi Jawa itu malah kuat atau sedikit menguat begitu.
Bagaimana dengan kondisi di luar Jawa?
Kalau kita lihat ya pulau-pulau lainnya, mungkin Kalimantan Sulawesi itu peranannya masih terlalu kecil dari pada yang kita harapkan. Sumatera mungkin sudah mendekati porsi yang sesuai tapi kalau Kalimantan, Sulawesi apalagi Maluku dan Papua yang masih di bawah harapan. Sehingga kesenjangan muncul tapi kalau kita melihat meskipun ini harus diperbaiki, tapi kesenjangan antar wilayah juga ada di negara maju.
Apa ketimpangan cuma terjadi di Indonesia?
Jadi kalau Malaysia yang Peninsula itu lebih maju dari yang ada di Kalimantan. Thailand, Bangkok dan sekitarnya itu sangat dominan. Apalagi ekonominya dibandingkan dengan Thailand Selatan. Bahkan di Amerika Serikat (AS), Pantai Barat, dan Pantai Timur itu jauh lebih maju dibandingkan dengan Tengah Utara maupun Selatan.
Ini fenomena yang sudah biasa, tinggal bagaimana kita mengelola ketimpangan antar wilayah itu. Dan yang paling penting kalau ketimpangan antara wilayah itu tidak bisa dipaksakan akhirnya ada sesuatu distribusi yang sangat merata. Itu kan ada pengaruh dari market ekonomi itu sendiri.
Kebetulan jalur perlintasan internasional itu sendiri, semuanya ada di barat. Pertama itu Selat Malaka, kedua Selat Sunda. Bahkan ketiga meskipun di Selat Lombok, namun juga yang kapal besar, jadi tidak berhenti di Indonesia.
Menurut anda apa yang harus disoroti dalam ketimpangan antar wilayah?
Jadi kalau kita lihat kesenjangan antar wilayah adalah bagaimana kita memastikan setiap daerah itu bisa memberikan pelayanan dengan standar nasional. Boleh berbeda-beda tapi ada minimum standar yang harusnya standar nasional.
Jadi logikanya orang yang sekolah di Papua katakanlah dengan orang sekolah di Jakarta harusnya mendapatkan minimum pelayanan pendidikan yang sama. Kalau kemudian banyak tambahan dari APBD-nya, banyak keuntungan lain nggak apa-apa.
Misalnya Jakarta diuntungkan, tapi jangan sampai di Papua ini sekolahnya di bawah standar pelayanan nasional. Jadi dalam konteks ini, adalah memastikan bagaimana standar pelayanan nasional itu bisa disediakan di semua provinsi. Ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) semua daerah, bahkan masih banyak daerah yang belum mencapai standar nasional. Jadi bukan standar tinggi tapi standar minimum.
Lalu bagaimana dengan ketimpangan antar yang kaya dan miskin di Indonesia?
Kalau kesenjangan antar pendapatan, yang sekarang banyak dibicarakan. Saya mengerti mungkin ada kaitan dengan politik, tapi ya itu riil. Paling utama mungkin ditunjukkan dengan rasio gini. Mungkin yang menarik adalah kalau kita mleihat angka dari rasio gini itu sendiri.
Secara jangka panjang, rasio gini kita itu praktis mengalami lompatan agak tinggi, kalau Indonesia mengalami commodity booming (kenaikan harga komoditas). Kejadiannya kalau yang terakhir ada di tahun 2005-2006, dan termasuk (rasio gini) ke level 0,41 adalah di 2011.
Apa yang dimaksud dengan angka 0,41?
Ini memang begini. Tidak di angka 0 itu sebenarnya tidak ideal karena berarti ada kesenjangan, cuma kesenjangannya kecil kalau 0,1, tapi hampir nggak ada negara di dunia yang 0,1. Jadi batasnya itu disepakati adalah 0,40 sebagai batas yang antara aman atau yang tidak menimbulkan masalah dengan kesenjangan yang perlu menjadi perhatian. Tapi kalau sudah lebih dari 0,40 itu berarti ada perhatian khusus dan harus ada upaya dari pemerintah untuk mengurangi rasio gini tersebut.
Pertanyaannya kenapa kalau commodity booming terjadi kesenjangan. Gampang sekali sebenarnya. Ketika ada commodity booming, harga komoditas naik luar biasa maka yang diuntungkan adalah yang punya konsesi SDA (Sumber Daya Alam) itu sendiri berikut kontraktor atau pihak-pihak yang menjadi pemasok atau segala macam dan memang nature kebanyakan komoditas khusus yang ada seperti tambang.
Kan kita lihat waktu itu harga yang booming adalah batu bara dan CPO. Meskipun saya tidak punya hitungan persis, tapi perkiraan saya yang membuat ketimpangan lebih tinggi itu adalah batu bara. Sawit itu karena masih mengandung intiplasma masih banyak petani terlibat. Jadi meskipun ada booming, ada kesenjangan sedikit naik tapi relatif lebih kecil dari batu bara yang memang sangat capital intensive. Ya tidak menggunakan banyak tenaga kerja. Lebih banyak menggunakan alat dan segala macam. Otomatis yang pemegang konsesi ini kan dengan kenaikan harga menjadi kaya luar biasa. Peningkatan kekayaannya itu tinggi. (mkj/wdl)
Akan tetapi, meski perlahan, rasio gini yang dimaknakan sebagai alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk, atau dalam bahasa sederhananya adalah gambaran terhadap ketimpangan si kaya dan si miskin, akhirnya bisa turun sampai ke level 0,397 tahun lalu.
Bila dibagi antar wilayah, maka ketimpangan perkotaan yang tertinggi ada di Sulawesi Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Sementara pada pedesaan, ketimpangan tertinggi terjadi di Gorontalo, Papua Barat, dan Papua.
Strategi penyelesaian persoalan ini sekarang ada pada pundak Menteri Perencanaan dan Pembangunan (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro. Bambang berkewajiban menyusun strategi jitu agar persoalan itu bisa terselesaikan secepat mungkin.
Dalam satu sesi wawancara khusus dengan detikFinance, akhir pekan lalu, Bambang membeberkan semua hal. Bahkan untuk yang sangat mendasar sekalipun.
Berikut kutipan wawancaranya:
 Foto: Maikel Jefriando |
Bisa anda jelaskan, bagaimana kondisi ketimpangan ekonomi di Indonesia?
Sebenarnya kalau ketimpangan itu ada dua macam. Pertama ada ketimpangan antar kelompok pendapatan dan kedua, ketimpangan antar wilayah. Meskipun nanti ada kaitannya satu sama lain terutama dari pendapatan ke wilayah.
Nah pertama, kalau dilihat mana yang lebih duluan muncul, sebenarnya sih ketimpangan antar wilayah. Jadi kesenjangan antar Jawa dan luar Jawa itu sudah terjadi bahkan waktu zaman Orde Baru.
Artinya itu sudah jadi concern. Makanya ada istilah Indonesia Barat Indonesia Timur, Jawa, dan Luar Jawa itu kan istilah yang sudah muncul sejak 1970-80an dan kemudian ternyata belum ada perbaikan yang mendasar bahkan sejak desentralisasi.
Sejak desentralisasi 2001, kita harapkan sebenarnya peran pulau Jawa terhadap Indonesia itu turun yang waktu itu sekitar 56%. Tapi angkanya hari ini malah menuju ke 58%. Jadi Jawa itu malah kuat atau sedikit menguat begitu.
Bagaimana dengan kondisi di luar Jawa?
Kalau kita lihat ya pulau-pulau lainnya, mungkin Kalimantan Sulawesi itu peranannya masih terlalu kecil dari pada yang kita harapkan. Sumatera mungkin sudah mendekati porsi yang sesuai tapi kalau Kalimantan, Sulawesi apalagi Maluku dan Papua yang masih di bawah harapan. Sehingga kesenjangan muncul tapi kalau kita melihat meskipun ini harus diperbaiki, tapi kesenjangan antar wilayah juga ada di negara maju.
Apa ketimpangan cuma terjadi di Indonesia?
Jadi kalau Malaysia yang Peninsula itu lebih maju dari yang ada di Kalimantan. Thailand, Bangkok dan sekitarnya itu sangat dominan. Apalagi ekonominya dibandingkan dengan Thailand Selatan. Bahkan di Amerika Serikat (AS), Pantai Barat, dan Pantai Timur itu jauh lebih maju dibandingkan dengan Tengah Utara maupun Selatan.
Ini fenomena yang sudah biasa, tinggal bagaimana kita mengelola ketimpangan antar wilayah itu. Dan yang paling penting kalau ketimpangan antara wilayah itu tidak bisa dipaksakan akhirnya ada sesuatu distribusi yang sangat merata. Itu kan ada pengaruh dari market ekonomi itu sendiri.
Kebetulan jalur perlintasan internasional itu sendiri, semuanya ada di barat. Pertama itu Selat Malaka, kedua Selat Sunda. Bahkan ketiga meskipun di Selat Lombok, namun juga yang kapal besar, jadi tidak berhenti di Indonesia.
 Foto: Maikel Jefriando |
Menurut anda apa yang harus disoroti dalam ketimpangan antar wilayah?
Jadi kalau kita lihat kesenjangan antar wilayah adalah bagaimana kita memastikan setiap daerah itu bisa memberikan pelayanan dengan standar nasional. Boleh berbeda-beda tapi ada minimum standar yang harusnya standar nasional.
Jadi logikanya orang yang sekolah di Papua katakanlah dengan orang sekolah di Jakarta harusnya mendapatkan minimum pelayanan pendidikan yang sama. Kalau kemudian banyak tambahan dari APBD-nya, banyak keuntungan lain nggak apa-apa.
Misalnya Jakarta diuntungkan, tapi jangan sampai di Papua ini sekolahnya di bawah standar pelayanan nasional. Jadi dalam konteks ini, adalah memastikan bagaimana standar pelayanan nasional itu bisa disediakan di semua provinsi. Ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) semua daerah, bahkan masih banyak daerah yang belum mencapai standar nasional. Jadi bukan standar tinggi tapi standar minimum.
Lalu bagaimana dengan ketimpangan antar yang kaya dan miskin di Indonesia?
Kalau kesenjangan antar pendapatan, yang sekarang banyak dibicarakan. Saya mengerti mungkin ada kaitan dengan politik, tapi ya itu riil. Paling utama mungkin ditunjukkan dengan rasio gini. Mungkin yang menarik adalah kalau kita mleihat angka dari rasio gini itu sendiri.
Secara jangka panjang, rasio gini kita itu praktis mengalami lompatan agak tinggi, kalau Indonesia mengalami commodity booming (kenaikan harga komoditas). Kejadiannya kalau yang terakhir ada di tahun 2005-2006, dan termasuk (rasio gini) ke level 0,41 adalah di 2011.
Apa yang dimaksud dengan angka 0,41?
Ini memang begini. Tidak di angka 0 itu sebenarnya tidak ideal karena berarti ada kesenjangan, cuma kesenjangannya kecil kalau 0,1, tapi hampir nggak ada negara di dunia yang 0,1. Jadi batasnya itu disepakati adalah 0,40 sebagai batas yang antara aman atau yang tidak menimbulkan masalah dengan kesenjangan yang perlu menjadi perhatian. Tapi kalau sudah lebih dari 0,40 itu berarti ada perhatian khusus dan harus ada upaya dari pemerintah untuk mengurangi rasio gini tersebut.
Pertanyaannya kenapa kalau commodity booming terjadi kesenjangan. Gampang sekali sebenarnya. Ketika ada commodity booming, harga komoditas naik luar biasa maka yang diuntungkan adalah yang punya konsesi SDA (Sumber Daya Alam) itu sendiri berikut kontraktor atau pihak-pihak yang menjadi pemasok atau segala macam dan memang nature kebanyakan komoditas khusus yang ada seperti tambang.
Kan kita lihat waktu itu harga yang booming adalah batu bara dan CPO. Meskipun saya tidak punya hitungan persis, tapi perkiraan saya yang membuat ketimpangan lebih tinggi itu adalah batu bara. Sawit itu karena masih mengandung intiplasma masih banyak petani terlibat. Jadi meskipun ada booming, ada kesenjangan sedikit naik tapi relatif lebih kecil dari batu bara yang memang sangat capital intensive. Ya tidak menggunakan banyak tenaga kerja. Lebih banyak menggunakan alat dan segala macam. Otomatis yang pemegang konsesi ini kan dengan kenaikan harga menjadi kaya luar biasa. Peningkatan kekayaannya itu tinggi. (mkj/wdl)
