Wawancara Khusus Kepala Bappenas

Ibu Kota RI Pindah ke Mana?

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Rabu, 15 Mei 2019 10:03 WIB
2.

Kabar Terkini Pindah Ibu Kota

Ibu Kota RI Pindah ke Mana?
Foto: Agung Pambudhy/detikcom

Kemarin dari hasil kunjungan ke Palangka Raya kemudian ke bukit Soeharto kesimpulan apa yang sudah ditarik pemerintah terkait rencana pemindahan ibu kota ini?

Ya, tentunya yang pertama adalah, kita memang sudah sampai pada kesimpulan bahwa ibu kota dalam konteks ini adalah pusat pemerintahan, sebaiknya adalah pindah ke luar pulau Jawa ya itu suatu hal yang pasti. Kenapa kita kunjungi dua lokasi tersebut, karena dua lokasi itu bagian dari kandidat yang memang kita lihat lebih mendalam dan lebih detail karena memang posisinya ada di sekitar tengah pusatnya Indonesia atau pertengahan Indonesia.

Sehingga dari kunjungan tersebut kita melihat tentunya apa yang sudah ada di daerah tersebut dan apa yang masih kurang, tentunya ada plus minus dari masing-masing lokasi. Tapi yang kami lihat pertama antusiasme baik dari pemerintah daerah dan masyarakat luar biasa ya. Kedua pemerintah dan masyarakat daerah siap dukung bantu apabila proses pemindahan ini terjadi dan bertempat di lokasi yang mereka unggulkan karena itu adalah wilayah provinsi tersebut.

Kemudian ketiga, kita juga melihat karena ini intinya membangun kota baru, jadi bukan di atas kota yang sudah ada. Karena membangun kota baru maka kami melihat juga dan kami menilai kira-kira seberapa besar nantinya infrastruktur yang dibutuhkan untuk membangun kota baru tersebut. Jadi kira-kira kunjungan ke dua lokasi tersebut sudah memberikan gambaran bagaimana nanti akhirnya menentukan hasil final.

Artinya belum ada keputusan ya apakah lokasinya di A atau B ?

Justru kemarin itu presiden langsung memberikan arahan kepada kami tolong dilihat hal-hal lebih detail dari hasil perjalanan kemarin. Karena tentunya kita tidak bisa hanya mengandalkan satu atau dua kunjungan atau berdasarkan data sekunder tapi kita harus banyak menggunakan data primer, artinya kalau pengujian lapangan, pengujian tanah, pengujian sumber air bersih itu harus benar-benar dilakukan secara langsung dan kita lihat bukti fisiknya.

Karena kita ingin pusat pemerintahan baru ini adalah sesuatu yang ideal dari sisi perencanaan kota itu sendiri. Mengingat di Indonesia sampai saat ini belum ada kota yang direncanakan secara ideal. Semuanya termasuk infrastrukturnya.

Dari dua yang dikunjungi sudah dipastikan jadi kandidat, atau masih ada rencana wilayah lain?

Dua ini adalah bagian dari kandidat, kebetulan presiden memutuskan ingin melihat dua ini sebagai sebagai kandidat. Nantinya tergantung bapak presiden apakah akan lihat kemungkinan kandidat lain.

Butuh berapa lama untuk menentukan kandidat ini layak sebagai ibu kota negara?

Ya tentunya, oh kalau hanya dua kandidat ini kita tentunya bisa masih perlu malakukan beberapa pendalaman kajiannya terutama tadi saya katakan data primer benar-benar dipegang jadi tidak hanya data sekunder, informasi dari pemda atau informasi dari otoritas setempat. Kita benar-benar harus tahun persis bahwa lokasi yang dipilih itu sudah menggambarkan kondisi ideal yang kami harapkan.

Kemarin presiden menyebut bahwa sebelum kembali mencetuskan, sudah satu setengah tahun memerintahkan Bappenas mengkaji, nah itu hasil kajiannya selama 1,5 tahun sudah termasuk kota atau seperti apa?

Ya sudah termasuk, jadi artinya dari awalnya kita 1,5 tahun lalu kita mulai dengan kajian perlukah kita mempunyai pusat pemerintahan baru. Ini saya perlu tekankan berkali-kali pusat pemerintahan karena yang saya ingin katakan bahwa dalam sistem perkotaan kita nantinya kalau ada ibu kota baru ini maka ada ibu kota yang merupakan pusat pemerintahan tetapi pusat bisnis jasa itu akan tetap ada di Jakarta dan beberapa kota lainnya sebagai pusat-pusat yang lebih kecil.

Nah pertama kita lihat dulu kajian berbagai opsi untuk tadi memindahkan pusat pemerintahan, tiga opsi yang kami ajukan waktu ratas kemarin adalah pertama membangun special goverment district dalam Jakarta, jadi kita alokasikan suatu tempat di Jakarta hanya untuk seluruh kantor pemerintahan. Jadi tidak ada yang lain. Tidak terpencar seperti sekarang ada Kementerian Pertanian di Ragunan, Kementrian PUPR yang di Kebayoran, Istana sendiri ada di Medan Merdeka.

Jadi kita ingin semuanya ada di satu lokasi. Atau opsi kedua, model putra jaya di Malaysia, yaitu ada pusat pemerintahan baru antara 50 - 70 km dari Jakarta, wilayah Jabodetabek. Jadi pusat pemerintahan baru pindah ke tempat yang berjarak 50-70 km jadi berada di dalam wilayah jabodetabek, bahkan bukan hanya satu pulau, tapi di Jabodetabek. Dan ketiga adalah langsung ke luar Jawa dengan berbagai persyaratan tadi kajian itu juga sudah melihat opsi keluar Jawa ini yang terbaik dan kemudian diputuskan oleh presiden ini komit ke luar Jawa.

Dari kajian itu ketika pusat pemerintahan akan ada di pulau Jawa, bagaimana kemudian hubungan dengan pusat bisnis, idealnya apakah misalkan Palangka Raya ke Jakarta apakah itu sudah ideal?

Ya pertama kita lihat dulu, kalau dalam sistem perkotaan kita, mungkin saja pusat bisnis dan pusat pemerintahan menjadi satu. Seperti yang kita alami sekarang, tetapi misalnya dari sisi government nya tata kelola pemerintahan sebenarnya akan lebih baik kalau pusat bisnis dan pusat pemerintahan itu terpisah, karena pemerintah itu kan bukan pelaku bisnis pemerintah itu adalah regulatornya, pelaku bisnis ini adalah pelakunya, sehingga perlu ada lebih baik kalau ini tidak jadi satu dan kemudian yang kedua kita masih melihat bahwa beban Jakarta yang masih terlalu berat karena dia merupakan pusat segalanya di Indonesia.

Anda bisa bayangkan Jakarta kota terbesar di Indonesia dalam segi jumlah penduduk 10,3 juta, jaraknya nomor 2 dengan Surabaya itu lebih dari 3 kali lipat, karena Surabaya hanya 3 juta penduduk. Artinya kita selama ini gagal untuk menyebarkan kegiatan ekonomi itu ke wilayah lain di Indonesia termasuk di pulau Jawa sendiri. Nah kenapa tidak ada opsi pindahkan ke wilayah lain di pulau Jawa, ya satu pulau Jawa sendiri sudah berat sekali bebannya mayoritas penduduk sudah 57% tinggal di sini, 58% ekonomi Indonesia ada di pulau Jawa dan jangan lupa kalau kita kembangkan pusat pemerintahan lagi, lahan subur di Jawa pun, sudah banyak konversi ke properti, karena bidang urusan lain ini akan makin besar lagi padahal salah satu pusat yang bisa hasilkan pangan yang cukup produktif adalah pulau Jawa. Kita lihatnya dalam konteks yang lebih luas.

Tahapan pertama yang dilakukan pemerintah terkait rencana pemindahan ibu kota ini?

Tahapan pertama, artinya kalau kita memutuskan lokasi, pertama lokasi perkiraan kita tahun ini kita sudah bisa putuskan lokasi ibu kota baru tersebut. Kemudian tahun depan dimulai pembangunan infrastruktur dasarnya dan kemudian juga sambil menggalang dukungan dari politiknya. Karena nantinya kan harus ada revisi undang-undang derah khusus ibu kotanya. Sambil jalan, kan kita bangun dulu, kota baru.