Wawancara Khusus

Di Balik Keputusan Jokowi Pilih Kaltim Jadi Ibu Kota Baru

Trio Hamdani - detikFinance
Kamis, 29 Agu 2019 06:20 WIB
Di Balik Keputusan Jokowi Pilih Kaltim Jadi Ibu Kota Baru
Foto: Pindah Ibu Kota Tim Infografis: Nadia Permatasari

- Kan ada survei mengatakan 90% lebih PNS pusat menolak pindah ke ibu kota baru. Fasilitasnya apa saja yang perlu mereka tahu bahwa akan lebih baik daripada di Jakarta?

Kalau bayangan saya dari konsep yang kita bikin sebetulnya kita kan mau menciptakan livable city, kota yang nyaman dibandingkan di Jakarta. Di situ kalau ke kantor relatif dekat kan, bahkan bisa naik sepeda kan atau bisa jalan kaki. Compax city kan. Terus dengan demikian kan biaya transportasi yang biasanya dipakai untuk waktu di Jakarta itu lebih hemat ya, satu.


Kedua, ketersediaan waktu dengan pihak keluarga itu lebih banyak karena nggak lama di jalan. Terus kondisi udara lebih segar kan karena open space-nya kan seperti pak menteri bilang lebih dari 50% kan. Jadi hidupnya mestinya lebih enak gitu. Saya nggak tahu kan apakah itu ada penolakan benar datanya atau nggak. Tapi dari kita sih kasihan sih sebetulnya, banyak hal yang jauh lebih nikmat, yang lebih nyaman lah tinggal di ibu kota yang baru

- Itu akan lebih masif disosialisasikan ke PNS pusat?
Oh iya nanti ada tahapannya kan

- Mungkin awal-awal masih kaget?
Masih kaget, tapi ya sebetulnya kita mengadakan semacam seminar sudah berkali-kali ya

- PNS pada akhirnya akan pensiun, mereka yang pensiun meninggalkan ibu kota baru atau menetap di sana?
Kalau yang pensiun mau menetap di sana, mau pindah ke luar dari ibu kota itu kan hak pribadi kan. Yang tidak diperbolehkan itu misalnya menggunakan rumah dinas padahal sudah pensiun. Nah itu nggak bisa

- Rumah dinas ini selama menjabat sebagai PNS saja?
Iya saya rasa begitu. Common sense saja, kan kebijakan PNS itu harus mengikuti standar nasional kan. Kalau PNS yang ada di ibu kota situ juga tidak terkecuali kan. Jadi kita menggunakan prosedur yang berlaku secara nasional

- Itu nantinya akan digunakan lagi oleh PNS baru?
Iya seperti kebijakan penggunaan perumahan dinas kan

- Selain aparatur pemerintah, yang akan tinggal di ibu kota baru siapa? Ada warga umum?
Ya saya rasa kan ada kalau kita lihat dari, kan jumlah yang mau dipindahkan 1,5 juta jiwa kan. ASN-nya 195.550 sekitar 200 ribuan. Nah terus kalau ditotal dengan anak-istri kira-kira sekitar 900 ribuan lah. Tapi kan ada swasta yang kita harapkan bisa menjadi pelaku ekonomi kan, misalnya membuka warung, restoran, penginapan, misalnya, semacam itu atau hotel gitu. Ini diproyeksikan ada sekitar segini 1,5 juta. Ini bisa dimasukkan umum

- Berarti bukan kota tertutup cuma untuk pemerintahan aja ya?
Enggak, kalau semua yang model penunjang sektor ekonomi, di situ mau buka usaha ya bisa. Tapi kan kalau misalnya mau, kan ini yang dipindahkan hanya pusat administrasi pemerintahan. Nah kalau ke situ terus kemudian mau bangun industri berat, terus banyak polusinya ya nggak bisa. Tapi melarang orang untuk masuk kan nggak bisa

- Tapi mereka bangun rumah di lahan ibu kota bisa nggak?
Ya itu kan nanti diatur mana-mana yang bisa dipakai lahan itu bisa dipakai, ada zona-zonanya kan. Mana zona yang dipakai untuk perkantoran ya nggak bisa dibangun untuk rumah

- Berarti ada lahan yang disediakan untuk membangun rumah warga umum?
Rumah warga umum ya ada. Itu nanti yang mengerjakan swasta kan