Wawancara Eksklusif Dirut PANN

Kontroversi BUMN Isinya Pensiunan Semua

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Selasa, 25 Feb 2020 06:24 WIB
pt pann
Direktur Utama PT PANN Herry S Soewandy. Foto: Sylke Febrina Laucereno/detikcom
Jakarta -

Nama PT PANN tiba-tiba ramai diperbincangkan sejak muncul dalam daftar penerima penyertaan modal negara (PMN) tahun 2020. Hal ini karena, PANN yang tidak pernah muncul ke permukaan, namun mendapatkan PMN dalam jumlah yang besar yakni sekitar Rp 3,8 triliun.

Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga sempat bercanda jika ia tidak mengetahui ada BUMN bernama PT PANN. Kemudian Menteri BUMN Erick Thohir menyebut jika perusahaan ini menjalankan usaha tidak sesuai core bisnis dan hanya memiliki 7 orang pegawai.

Bagaimana sebenarnya? Berikut wawancara detikcom dengan Direktur Utama PT PANN Herry S Soewandy.

Ramai dibicarakan di DPR karena memiliki pegawai sedikit, bagaimana sebenarnya sejarah PT PANN?
Jadi PANN didirikan 1974 berdasarkan PP no 18 di mana kepemilikan modalnya 93% itu pemerintah dan 7% kurang lebih itu adalah PT Bank Mandiri Persero dulu Bapindo karena Bank Pembangunan yang biaya infrastruktur. Modal dasarnya Rp 180 miliar. Modal disetornya Rp 45 miliar.

PANN didirikan itu memang sebagai wadah pemerintah untuk mengembangkan sektor kemaritiman Indonesia. Nah di dalam perjalanannya PANN itu memperoleh pinjaman RDI pinjaman RDI itu diberikan kepada PANN untuk pengadaan kapal. Jadi kapal-kapal baru itu dibuat jadi kurang lebih 13-14 galangan kapal nasional. Termasuk PAL, BKB, DPS, PT IKI, semua nasional.

Di era 1974 sampai 1994 itu PANN sudah membangun 74 kapal yang ukurannya 3.000-6.000 DWT. Kapal ini setelah dibangun itu dileasingkan. Artinya perusahaan pelayaran itu minta pembiayaan kapal dengan cara dicicil. Cuma bedanya dengan bank, bank biayai kapal. Banknya langsung atas nama pemilik, kalau leasing itu sewa saja tapi sewanya masuk angsuran. Kalau sewanya habis itu jadi milik pembeli.

Kalau bank langsung biayai nggak mau tahu dari awal jadi hak milik, kalau kami disewa kalau lunas kapal itu itu jadi opsi milik operator atau nasabah. Selama belum lunas ini, pemeliharaannya itu masuk kami. Pengawasannya monitoring untuk docking segala macam masuk kami. Insya allah kapal kami aman.

Makanya kami tidak meminta jaminan tambahan seperti bank ya. Kalau bank kan ada jaminannya. Jadi 74 kapal dibangun di samping itu tahun 1994 PANN banyak beli kapal bekas kurang lebih ya sekitar 108 ya 304 kapal bekas yang kami beli dan disewakan.

Ke mana saja kapal tersebut disewakan?
Sewanya ke Samudera Indonesia, PELNI, BUMN juga ada yang sewa ASDP itu kapal bekas semua. Kapal jenis kargo curah kering itu umumnya ke swasta sekarang perusahaan pelayaran itu Tanto, Spill, Meratus, Samudera Indonesia semua berkembang besar setelah berkembang mereka tidak dapat pembiayaan dari kita lagi dan dapat dari luar.

Sampai 1994 itu PANN berjaya dalam artian bisa mengembangkan sektor kemaritiman nasional dan mengangkat harkat dan pengembangan pelayaran nasional di Indonesia lihat saja sampai gede seperti sekarang.

Tahun 1994 itu dimulai PANN diubah jadi multifinance oleh pemerintah. Memang leasingnya khusus pembiayaan kapal, tahun 1991 itu diubah jadi multifinance tampaknya pemerintah sudah melirik untuk menempatkan proyek di PT PANN, kalau tadi semua dana RDI tahun 1994-1995 itu ada dua proyek pemerintah yang murni ditugaskan oleh pemerintah,

Kenapa murni?
Karena PANN hanya ditunjuk sebagai executing agency, artinya pelaksana untuk menjalankan program pemerintah antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman. Dengan pinjaman dari luar negeri G to G dari Pemerintah Jerman ke pemerintah Indonesia kepada PANN, tidak langsung.

Ini dalam bentuk 10 pesawat, waktu itu program ini dicanangkan sebagai program jetisasi pertama di Indonesia tahun 1994-1995 itu. 1995 itu eksekusinya ya. Nah pesawat itu boeing 737-200 ex Lufthansa. Itu pesawat jet bagus lah waktu itu.

Nah 10 unit pesawat, 10 unit ini kalau lihat dokumennya diperuntukkan untuk Garuda Indonesia. Tapi ternyata waktu pesawatnya masuk itu sudah berumur 10 tahun, semuanya sudah sampai ke Indonesia. Garuda kayaknya enggan, menolak ya akhirnya pemerintah menempatkan lah 3 di Bouraq, 3 di Merpati, 2 di Mandala dan 2 di Sempati semua perusahaan penerbangan nasional, Garuda nggak jadi.

Bagaimana pemilihan maskapai untuk pesawat tersebut?
Saya tidak tahu persis, dalam dokumennya sudah ada seperti itu. Empat perusahaan itu dapat 10 pesawat dalam perjalanannya pesawat-pesawat itu banyak yang tidak terpakai karena bukan soal umur juga.

Pesawat itu kan seperti metro mini, kalau tidak ada trayeknya buat apa? Mau dipakai jalan-jalan? Kan enggak. Pesawat ini saya nggak tahu waktu itu trayeknya jelas atau tidak. Jadi 4 perusahaan itu gagal dan bangkrut. Tinggal Merpati yang di PKPU.

Jadi tidak ada yang bayar padahal PANN harus menanggung ke pemerintah, PANN harus tetap bayar, tapi mereka tidak bayar ke PT PANN. Ini yang mengeruk likuiditas PANN banyak karena harus bayar dan tidak ada hasilnya.

Pesawat itu yang punya Merpati ada 3 di Surabaya, tetapi sudah tidak layak terbang. Coba bayangkan 1994 sudah 10 tahun, sekarang 36 tahun pesawat itu.

Ya bisa sampai 20-25 tahun sih usia pesawatnya, kalau 30an tahun kan tidak bisa juga. Sekarang 3 unit di hanggar Merpati di Surabaya, 3 di Cengkareng sini 2 di PT Dirgantara Indonesia dan 2 nya punya Mandala kan Crash jatuh waktu di Medan sana yang termasuk Gubernur Sumatera Utara meninggal ada di pesawat itu.

Yang satunya crash landing di Malang, patah. Jadi tinggal 8 itu dalam kondisi rongsok lah. Karena kefungsiannya sudah tidak bagus lagi tidak layak terbang.

Itu proyek yang pertama. Jadi pinjaman itu, kita tidak terima dalam bentuk uang langsung dalam bentuk pesawat. Pesawatnya kami nggak pernah lihat awalnya. Kami hanya perjanjiannya pemerintah Jerman dan Indonesia. Jadi nggak ada uangnya, itu yang menggerus PT PANN.

Berapa nilai pinjaman berbentuk pesawat itu saat perjanjian?
US$ 99 juta tahun 1994, itu besar sekali. Waktu itu memang kurs masih Rp 4.000an ya sekarang dikali Rp 14.000. Padahal kita sudah membayar kepada pemerintah untuk kedua pinjaman, nanti saya ceritakan untuk kapal itu US$ 34,6 juta.

Itu yang menggerus likuiditas PANN kan kita tidak terima dari para penggunanya, di tahun yang sama kita ditugaskan untuk menjalankan atau dibebani program tanggung jawab pemerintah G to G pemerintah Indonesia dan Spanyol dalam bentuk pinjaman luar negeri ke pemerintah Indonesia dan ke PT PANN.

Seperti layaknya usaha PT PANN kalau kapal ini sudah jadi dileasingkan. Kami juga tidak menerima uang tunai, kami terima 31 unit shipset, 31 unit kapal ikan.

Memang sih sama sama kapal, tapi PANN tidak punya kompetensi di kapal ikan. Kami kan di kapal kargo, kapal curah atau kapal niaga bukan kapal ikan. Karena ini program pemerintah, satu satunya perusahaan pemerintah yang merupakan lembaga pembiayaan saat itu adalah PANN.

Itu tadi kenapa dibikin multifinance. Nah 31 unit shipset itu, dibuat di sana dirakit di sini tidak ada produksi di sini. 31 unit shipset satu kapal itu sudah lengkap masuk di sini dirakit di galangan PT Industri Kapal Indonesia (IKI) di Makassar. Dari 31 unit itu pinjamannya juga kita tanggung jawab, nah kalau sudah jadi kita mesti leasingkan kepada perusahaan-perusahaan nelayan.

Dari 31 unit shipset ini itu yang jadi dirakit, cuma 14 unit.

Kenapa sisanya tidak jadi dirakit?
Menurut PT IKI sih bukan komponen yang tidak lengkap, kan itu 1994-1995 ya. Itu 14 tahap pertama dirakit, tahap kedua setelah 1997-1998 kan krisis semua suku cadang naik harganya, krisis dolar sampai Rp 16.000 nah itu sampai IKI tidak mampu untuk merakit kapal itu lagi.

Padahal IKI juga dapat pinjaman US$ 12,6 juta untuk merakit kapal itu. Jadi kami diminta untuk pinjaman US$ 182 juta untuk 31 unit shipset. IKI US$ 12,6 juta untuk merakit.

Kita tidak terima uang sama sekali, tapi BPPT US$ 5 juta mendapatkan dari pemerintah untuk transfer teknologinya. Jadi untuk proyek ini yang koordinasi jadi ada 3 pihak yang ditunjuk langsung oleh pemerintah.

Karena waktu itu kan masih pak Habibie. Jadi dari 31 itu cuma 14 yang jadi dan sampai saat ini bahan-bahannya masih ada tapi kalau mau dijadikan lagi mungkin sudah tidak layak lagi, karena sudah sedemikian lama. Dan yang 14 yang jadi itu gagal kami jual, karena semua baik pesawat maupun kapal ini semua harganya ditetapkan oleh pemerintah, angsurannya ditetapkan oleh pemerintah.

Jadi, sebagai contoh saja waktu pesawat leasingnya masing-masing perusahaan waktu itu dari dokumentasinya mereka cuma mampu bayar US$ 22.500 per bulan nah pemerintah tetapkan US$ 45.000 hampir dua kali lipat.

Untuk kapal, itu kurang lebih menurut PT IKI bisa dijual dengan nilai kurang lebih U$ 5,6 juta per kapal. Padahal kalau dibandingkan dengan kapal yang dibuat itu seperempatnya. Paling mahal sepertiganya jadi tidak ada yang mau, gagal lah terjual.

Disewakan pun tidak ada yang mau, karena harga sewanya terlalu tinggi dengan harga kapal yang terlalu tinggi kami tidak punya kontribusi apa-apa karena penetapannya oleh pemerintah. Kalau sekarang kita bisa menolak karena tidak kompetitif di pasar.

Jadi kegagalan dua proyek itu US$ 182 juta ditambah US$ 99 juta. Itulah utang PANN kepada pemerintah.

Lanjut ke halaman berikutnya

Selanjutnya
Halaman
1 2 3


Simak Video "Selain Rangkap Jabatan, ICW Juga Soroti Jumlah Komisaris di BUMN"
[Gambas:Video 20detik]