Wawancara Khusus

Eksklusif! Airlangga Hartarto Jawab Kritik soal New Normal hingga Pra Kerja

Danang Sugianto - detikFinance
Senin, 01 Jun 2020 15:46 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/Foto: Syailendra Hafiz Wiratama
Jakarta -

Rencana pemerintah yang ingin menerapkan tatanan hidup kenormalan baru atau new normal banyak diperdebatkan. Sebenarnya apa yang diinginkan pemerintah dengan pengurangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) itu?

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan itu dalam wawancara eksklusif Blak-blakan dengan detikcom.

Tentu ada alasan ekonomi yang mendasari penerapan new normal tersebut. Pemerintah tak ingin pandemi Corona berubah menjadi pandemi PHK.

Meski begitu, penerapan new normal tidak semudah itu dilakukan. Ada beberapa syarat mutlak yang harus terpenuhi suatu daerah untuk menerapkan new normal.

Airlangga juga menegaskan penerapan new normal akan dilakukan dengan protokol baru yang ketat. Pengawasan juga dilakukan secara ketat. Jika muncul gelombang kedua dari wabah COVID-19 maka penerapan new normal bisa dibatalkan.

Tak hanya itu, Airlangga juga menjawab tentang Kartu Pra Kerja yang pendaftaran gelombang keempatnya hingga kini belum dibuka. Ada apa sebenarnya? Apakah karena program ini dihujani kritikan pedas?

Berikut wawancara lengkap detikcom dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto:

Bapak sebagai Menko Perekonomian, apa dasar-dasar RI untuk bisa melonggarkan aktivitas sosial atau yang disebut menuju era kenormalan baru?

Pertama yang kita lakukan itu bukan pelonggaran jadi kalau protokol COVID tetap kencang, yang kita lakukan adalah bagaimana beradaptasi dan Bapak Presiden sudah mengerahkan bagaimana masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Tentu harus dimulai dengan data-data kesehatan itu sendiri, data kesehatan, kemudian penyebaran virus, kemudian kesiapan pelayanan kesehatan. Itu sebagai faktor mutlak. Apabila faktor itu posisinya sudah lebih baik berdasarkan data yang ada di BNPB dan juga trend-nya dalam 2 minggu itu sudah turun dan angka atau Rt-nya sudah di bawah satu, maka daerah-daerah tersebut layak untuk melakukan uji coba. Jadi selalu dengan uji coba dulu.

Kemudian yang kedua protokolnya disiapkan di setiap sektornya. Kemarin Kementerian Perhubungan sudah membuka dengan protokol yang ketat, kemudian 11 sektor tidak pernah ditutup termasuk sektor industri ada kasusnya misalnya di kawasan Cikarang Jababeka yang aktivitas industri tetap berjalan dan tidak ada pandemi COVID-19 di sana. Kalau industri lebih mudah dikendalikan karena mereka sudah lebih tertib di pabrik. Tinggal berikut disesuaikan dengan transportasinya.

Kemudian berikutnya tentu kita menginginkan agar pandemi COVID-19 ini tidak merembet atau merembes pada pandemi PHK. Sehingga salah satunya adalah melakukan restart, produktif tapi aman dari COVID-19. Oleh karena itu protokol-protokol nya baru, cara protokol baru ini diberlakukan sampai ditemukannya vaksin. Kalau kita menunggu vaksin sampai tahun depan. Kelihatannya dengan protokol kesehatan yang harus uji klinis dan yang lain, tidak dalam waktu dekat.

Oleh karena itu perlu disiapkan protokol dalam situasi yang berbeda dengan situasi normal kemarin, makanya kita sebut ini sebagai normal baru. Dalam normal baru tentu protokol menggunakan masker, cuci tangan, kemudian tes temperatur dan yang lain, semua itu berlaku untuk semua sektor kehidupan bermasyarakat dan new normal itu butuh kerjasama yang erat antara tentu dari segi medis, kesiapan medis untuk mengantisipasi segala persoalan. Kemudian dari segi masyarakat itu sendiri, kesiapan masyarakat dan kedisiplinan masyarakat. Kemudian dari sektor sektor usaha itu sendiri, termasuk regulatornya kementerian dan lembaga. Sehingga kerjasama ini harus dilakukan secara disiplin karena kalau tidak disiplin yang kita kita khawatir akan terjadi secondary wave, itu yang tidak dikehendaki dalam new normal. Oleh karena itu dalam protokol normal apabila ada secondary wave ya bisa ditutup kembali. Jadi ini yang menjadi insentif dan disinsentif baik kepada masyarakat maupun pemerintah daerah maupun sektor-sektor.

Daerah mana yang data atau kurva R0-nya itu sudah mulai melandai dan mungkin dalam waktu dekat sudah bisa dilakukan uji coba?

Ada secara dinamis 110 daerah kabupaten/kota yang tidak pernah terkena COVID-19. Dari situ pun dievaluasi terus-menerus. Nah itu dengan kriteria-kriteria yang ada, apakah itu kesiapan terhadap kesehatan, jumlah tesnya, kemudian juga kesiapan masyarakatnya, kesiapan sektor dan kesiapan lain itu mungkin bisa turun lagi dari 110. Kalau dari segi provinsi tentu ini tidak bisa secara keseluruhan provinsi itu secara bulat kabupaten/kotanya tetapi bertahap juga. Karena yang sekarang dilihat oleh pemerintah lebih mikro lagi, level kabupaten kota, bahkan di kecamatan.

Oleh karena itu 8 daerah di antaranya termasuk Bali, Kepri kemudian juga kita lihat daerah lain Jawa Tengah di kabupaten kota tertentu, bahkan kalau di DKI Rt-nya sudah di bawah 1. Tetapi DKI sendiri kan menunggu pulang mudik ini berapa dan apakah masih bisa terkendali sampai 4 Juni. Di Jabodetabek sebetulnya menunggu, walaupun Jawa Barat PSBB berakhirnya tanggal 29 Mei. Jadi semua itu tergantung kepada kondisi di daerah masing-masing dan monitoring dari BNPB dan data yang dipakai adalah data yang ada di BNPB.

Kritik yang terlontar dari beberapa pakar bahwa minimnya uji dalam bentuk rapid test maupun swab. Jokowi minta per hari 10.000, tapi yang terlaksana kan jauh sekali dari itu, sehingga kemungkinan datanya kurang tepat?

Kalau data DKI sudah lebih masif. Di DKI sudah sesuai dengan standar dimana per per 100.000 jumlahnya, rasionya sudah cocok. Sedangkan dari daerah lain menyesuaikan dan yang diminta oleh Bapak Presiden kan tes PCR satu hari 10.000 dan dari data-data yang ada bisa mencapai 12.000 atau 13.000. Beberapa hari melampaui target.

Dengan menerapkan normal baru, sebenarnya target yang ingin dicapai pemerintah apa?

Jadi pemerintah mengatakan bahwa masalah kesehatan, sosial ekonomi ini seperti dua sisi dari mata uang, dua sisi dari koin, dimana itu berjalan beriringan. Sehingga untuk mengurangi yang tadi PHK. Berdasarkan studi yang dilakukan, Moody's misalnya, penelitiannya yang mengatakan bahwa perekonomian ini kan kemarin kita turun ke 2,9 di bawah 3%, tapi masih tetap tumbuh dan itu pun masih relatif tinggi dibandingkan yang lain, yang lain sudah masuk dalam zona negatif. Tapi di Kuartal II ini kemungkinan turun ke negatif berdasarkan Moodys. Namun diprediksi juga di Kuartal III dan Kuartal IV kita mengejar, naik.

Nanti itu kita berharap bahwa di negara lain di Asean, seperti Filipina dan Vietnam juga memonitor ini. Sehingga kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi ini penting, karena sekarang sebelum pandemi ini 7 juta orang belum mendapat pekerjaan, bukan PHK dan pada saat PHK terjadi pandemi sekitar 1,8 juta. Tentu kita harus segera mungkin menciptakan kesempatan-kesempatan baru, tadi kami bahas terkait dengan proyek strategis nasional (PSN) dengan Bapak Presiden dan kita mendorong bahwa proyek strategis nasional ini yang besarnya lebih dari Rp 1.400 triliun untuk terus berjalan. Ini akan menciptakan lapangan pekerjaan antara 3,5 sampai 4 juta lapangan pekerjaan sepanjang 4-5 tahun ke depan.

Oleh karena itu new normal ini menjadi sangat perlu dan penting. Ini dilakukan bukan hanya di Indonesia, negara lain juga sudah membuka dan melakukan hal yang sama. Nah tentu sampai vaksin ditemukan. Kita tidak bicara situasi seperti sebelum COVID-19. Jadi sampai vaksin ditemukan maka sebelumnya kita harus melakukan new normal.

Korea sudah menerapkan new normal tapi dievaluasi karena ada gelombang kedua, ratusan sekolah diliburkan lagi. Korea saja seperti itu bagaimana dengan tingkat disiplin masyarakat kita?

Kalau masalah sekolah memang kita harus lihat psikologi anak-anak, karena kan anak-anakan sulit untuk dilakukan pembatasan. Apalagi untuk anak-anak yang relatif anak SD ke bawah, atau Paud misalnya karena sudah pasti diantar orang tua. Nah itu ada percampuran, itu yang menimbulkan risiko dan anak kecil kan nggak bisa diminta untuk semua tidak bergaul, sekali mereka ketemu ya mereka bergaul.

Oleh karena itu perlu dikaji usia berapa yang sudah siap untuk social distancing, disiplin, selalu memakai masker dan yang lain. Jadi itu yang perlu dikaji secara lebih detail dan kebetulan kan sekolah memasuki libur panjang. Baru nanti di pertengahan Juli baru mulai. Tentu tahapan-tahapan itu nanti disiapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan protokol di sekolah.

Tapi menjelang jelang Lebaran kemarin ada beberapa mall yang dibuka, seperti di Ciledug begitu ramai warga yang datang?

Pertama yang di Ciledug kan tidak dibuka secara protokol, itu karena desakan publik dan itu dibuka. Sebetulnya situasinya kan masih PSBB jadi bukan dibuka yang sesuai dengan protokol. Tapi yang kemarin Bapak Presiden tinjau yang di Bekasi itu adalah mall yang dibuka dengan protokol. Tentu ini yang menjadi contoh kepada mall-mall yang lain.

Tentu pasar tradisional juga ada protokol, walaupun dari pembahasan dengan para gubernur yang paling sulit adalah yang di pasar tradisional. Karena selain jarak kemudian interaksi, kemudian sistem pembayaran yang masih menggunakan cash bukan non cash. Ini yang perlu diawasi.

Tekno

Airlangga juga bicara soal stimulus ekonomi di tengah pandemi Corona. Klik halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4 5