ADVERTISEMENT

Blak-blakan Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto

Strategi Perang Sang Prajurit Bereskan Sertifikat dan Mafia Tanah

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Senin, 01 Agu 2022 17:03 WIB
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengungkapkan tugas khusus yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagai mantan Panglima TNI, Hadi pun menyiapkan strategi perang untuk menjalankan tugas tersebut.
Foto: 20Detik
Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mendapatkan tugas khusus dari Presiden Joko Widodo. Hadi yang baru menjabat sebagai menteri sekitar satu bulanan ini diminta Jokowi mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL), konflik agraria, hingga pengadaan tanah di ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Sebagai bekas orang nomor satu di TNI, Hadi menyatakan dirinya akan menggunakan sebuah strategi perang untuk melakukan tugas-tugasnya.

"Saya coba kalkulasi apa yang harus saya lakukan supaya dalam waktu dekat saya sudah bisa melaksanakan. Biasa, kalau mantan tentara, itu biasanya strategi perang, itu yang digunakan," kata Hadi dalam wawancara khusus dengan tim Blak-blakan detikcom di Hotel Ritz-Carlton Kuningan, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Hadi pun harus berhadapan dengan menjamurnya mafia tanah di sektor pertanahan di Indonesia. Dia menyatakan akan tegas menindak dan menumpas semua kroni mafia baik di tubuh kementerian maupun di luarnya. Sudah banyak modus mafia tanah yang diidentifikasi dan akan dieksekusi olehnya.

Seperti apa saja gebrakan dan strategi Hadi dalam mengemban jabatan barunya ini? Berikut wawancara eksklusif yang dilakukan tim Blak-blakan detikcom dengan Hadi.

Awalnya seperti apa selesai jadi Panglima sekarang Anda bisa dapat tugas jadi Menteri ATR/BPN, background story-nya seperti apa?

Ya memang pada waktu itu saya juga kaget setelah dipanggil pak Presiden. Sore hari, saya sedang olahraga tiba-tiba dari ajudan mengatakan 'bapak segera menghadap bapak presiden karena ada tugas'. Oke saya berangkat.

Kemudian setelah saya diterima, pak Presiden menyampaikan Pak Hadi, Pak Hadi saya akan masukan di kabinet, sebagai menteri ATR/BPN. Secara otomatis saya langsung berterima kasih ke bapak presiden atas kesempatan yang diberikan kepada saya.

Namun saya langsung bertanya, 'Pak, ATR/BPN ini kan ilmu baru bagi saya pak.' Tapi Presiden dengan tenang sampaikan 'begini pak Hadi, pak Hadi sudah punya modal ketika menjadi panglima TNI karena saya lihat pak Hadi matang di ilmu teritorial.'

Justru itulah ilmu itu yang akan nanti banyak diimplementasikan di Kementerian ATR/BPN ini. Komunikasi sosial itu yang penting langsung dengan masyarakat.

Apa saja tugas spesifik yang diberikan dari Presiden?

Memang pada waktu itu pak Presiden langsung memerintahkan ketika saya sudah dilantik. Ada tiga. Yang pertama adalah mempercepat proses sertifikat dan PTSL sebanyak 126 juta bidang di seluruh Indonesia.

Kemudian Presiden juga berpesan agar menyelesaikan sengketa konflik pertanahan, konflik agraria, dan mafia tanah. Kemudian, yang ketiga adalah membantu percepatan proses untuk pengadaan tanah termasuk tata ruang di IKN.

Tiga hal tersebut lah yang akhirnya saya coba kalkulasi apa yang harus saya lakukan supaya dalam waktu dekat saya sudah bisa melaksanakan. Biasa kalau di mantan tentara, itu biasanya strategi perang itu yang digunakan.

Dua strategi yang langsung saya gunakan, itu adalah operasional tempo, adalah saya melakukan kegiatan ini langsung dengan waktu cepat adalah dengan langsung bertubi-tubi atau kita laksanakan bertahap. Nah setelah saya lihat di lapangan, saya harus melaksanakan strateginya adalah bertubi-tubi, harus saya datangi di seluruh tempat kemudian yang

Sinyalemennya apa, tempat seperti apa yang akan Anda datangi?

Pertama kali adalah saya coba berbicara dengan beberapa masyarakat di sekitar tempat tinggal saya saja, tidak usah jauh-jauh. Saya tanya bagaimana dengan pengurusan sertifikat tanah.

Mereka mengatakan, 'wah susah pak, dipersulit, mahal pak, punglinya banyak, ada mafianya.' Bahkan, dia mengatakan justru mafianya itu orang dalam semua. Oh begitu ya, saya terima saja. Tapi saya sampaikan coba nanti saya lihat, dan nanti tolong dilihat hasilnya.

Kemudian saya tanya lagi untuk para pegawai, saya tanya bagaimana kalau mau mengurus sertifikat? Katanya susah pak, tapi saya pengin urus sendiri tapi tidak punya waktu. Lho kok bisa? 'Ya karena kan saya harus bekerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau saya harus mengurus itu hari kerja kemungkinan saya ada kesulitan. Karena saya dengar lama dan berbelit-belit saya kan harus izin satu hari, belum tentu diizinkan oleh pimpinan saya.' Oke saya terima. Nah dua masalah itu lah yang saya kembangkan.

Apa yang kemudian jadi terobosan, mengurus tanah ini kan jadi keluhan semua orang. Ada terobosan yang akan Anda lakukan sebagai Menteri?
Akhirnya saya buat satu terobosan. Yang pertama saya datangi kantor BPN, saya datangi, di sana saya lihat secara langsung kontak kepada masyarakat yang mengurus tanah. Kebetulan di situ saya datang ke Semarang, saya lihat banyak sekali yang sedang menyelesaikan sertifikat.

Langsung saya berdiri di depan masyarakat saya tanya, bapak-bapak ibu-ibu saat ini sekarang sedang mengurus apa? 'Saya mengurus sertifikat tanah.' Saya lihat di depan ibu sedang mengurus apa? 'Sertifikat tanah.' Coba jumlahnya berapa? 'Sembilan pak.' Loh kok banyak sekali? Ternyata adalah calo.

Saya coba lagi di depan, ibu lagi ngurus apa? 'Saya sertifikat tanah pak.' Kok banyak sekali ada berapa ada lima saya lihat, ibu dari mana? 'Saya dari notaris.' Saya minta yang mengurus sendiri ada nggak? Ada salah satu, hanya ibu-ibu yang paling belakang dan dia menjawab.

Coba saya lihat ibu mengurus sendiri, coba saya lihat KTP ibu saya lihat oh iya ibu mengurus sendiri. Saya langsung di depan mereka bilang, 'ibu mengurus sendiri apabila nanti ibu mengurus dipersulit, ibu tidak dilayani dengan baik, ini khusus yang sendiri ya, ada pungli ibu laporkan ke saya.'

Apakah mungkin melapor langsung kepada Menteri kalau ada masalah?

Saya yakin masyarakat ada yang tahu nomor telepon saya. Yakin. Sekarang pun sudah ada hotline agar lebih mudah, walaupun bukan telepon.

Akhirnya, dari situ lah kesimpulan yang saya ambil adalah saya perintahkan kepada seluruh Kakantah bahwa harus membuka layanan untuk masyarakat mulai dari Senin sampai dengan hari Jumat menyiapkan satu loket untuk prioritas. Beri karpet merah hanya untuk masyarakat yang mandiri mengurus mandiri sertifikatnya, dan di sana harus dilayani dengan baik dengan senyum, tidak ada pungli.

Saya minta juga sampaikan kepada mereka, bahwa nanti setelah jadi sertifikatnya sampaikan ke kampung bahwa ternyata sekarang mengurus sertifikat mudah. Ini bagian dari edukasi kita kepada masyarakat.

Apakah Anda menetapkan standar yang ketat untuk pengurusan sertifikat tanah, misalnya pengurusan tanah tidak boleh dari sekian hari?

Seperti pengurusan Roya. Roya itu tidak sampai 7 menit, karena ada juga Roya yang berhari-hari. Kadang-kadang juga sertifikatnya tidak sampai di tangan.

Itu hanya 7 menit dan saya cek di Surabaya kebetulan ada yang mengurus Roya saya lihat tidak sampai 2 menit selesai. Cuma ada bukti pembayaran dari bank sudah selesai, diparaf, diserahkan. Lho ternyata bisa. Kalau memang mudah kenapa harus dipersulit? Jadi sekarang mengurus Roya di seluruh Indonesia saya yakin sudah tidak akan berani mempersulit.

Berarti sekarang bisa untuk mengurus sertifikat tanah di akhir pekan?

Kemarin sudah saya Luncurkan untuk pengurusan sertifikat di akhir pekan. Hari Sabtu dan Minggu, mulai dari 08.00 sampai dengan 12.00. Tapi memang di wilayah-wilayah yang jumlah layanan frekuensi pelayanannya cukup tinggi. Di ibukota provinsi dan sebagainya itu kita memerintahkan untuk dibuka.

Mengenai konflik tanah, bagaimana Anda melihat itu dan apa upaya ke depan sehingga itu bisa dihilangkan?

Saya beberapa minggu yang lalu juga sudah mengidentifikasi. Saya sudah selesaikan di lapangan. Jadi ceritanya ada pemilik tanah bernama JS, 300 meter di daerah Depok. Kemudian tiba-tiba pagi-pagi sudah ada ekskavator untuk menggaruk dan dijaga oleh polisi.

Artinya memang polisi tahunya itu adalah sesuai dengan hasil persidangan itu adalah tanah yang ilegal dan harus diselesaikan. Kemudian pemilik lapor kepada saya, saya tanggapi saya coba minta untuk dilihat di lokasi, dan setelah di lihat di lokasi sesuai dengan ceritanya.

Sebetulnya pak JS ini sudah menyampaikan, bahwa 'pak ini tanah saya, saya punya sertifikat yang sah, kemudian kalau memang diperlukan tanah ini untuk pembangunan, silakan, tetapi tolong tanah saya diganti di wilayah mana saja di dekat sini untuk usaha saya, karena usaha saya adalah sebagai tukang tambal ban.'

Memang bukan orang mampu ini kita lihat yang paling bawah, nanti kan model yang seperti ini kita bisa mengurai permasalahan yang lain. Ternyata saya runut ini tanah bapak, sertifikatnya ada. Kenapa bapak kok bisa digaruk? 'Karena saya di atas saya ini ada sertifikat yang menimpa punya saya.'

Saya pun dilihatkan di Sentuh Tanahku di aplikasinya, itu juga bukan tanahnya dia. Ada double. Coba saya selidiki, pertama suratnya ada, lihat Sentuh Tanahku memang bukan miliknya pak JS, milik orang lain.

Kemudian saya lihat warkahnya dulu, warkah ternyata sebetulnya punya pak JS. Warkah itu peta anu lah, peta sejarahnya bahwa di situ adalah asal-usulnya di situ. Karena itu kan nanti bisa untuk mengeluarkan surat dari kepala desa dan sebagainya.

Singkat cerita, ternyata dulu pernah ada yang memiliki sertifikat yang menimpa punya dia, tapi sertifikat itu dikeluarkan oleh BPN Depok. Dasarnya apa saya tidak tahu, akhirnya saya datangi ternyata memang yang menimpa itu juga bermasalah.

Kemudian BPN Depok juga saya minta bertanggung jawab. Kok bisa mengeluarkan sertifikat di atasnya? Walaupun pelakunya ini sudah meninggal. Kemudian saya coba lagi tracing siapa yang memasukkan aplikasi Sentuh Tanahku ya kita runut semua dan sekarang sudah ada indikasi.

Masalah klasik pertanahan adalah timpa menimpa sertifikat, sistem apa yang bisa atasi masalah itu?

Justru PTSL ini akan tutup celah itu. Kan semuanya di seluruh Indonesia belum semua tersertifikat. Baru berapa persen. 74,8% itu baru tersertifikat sisanya 25,2% belum. Yang belum ini kan ada kemungkinan dimainkan mafia tanah. Kan modusnya banyak sekali. Di Polda Metro Jaya saja ada 5 modus. Dan di lapangan terjadi seperti itu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT