Ini Dia Contoh Pemda yang Bisa Pangkas Perjalanan Dinas

Jakarta - Penggelembungan anggaran perjalanan dinas tak sepenuhnya bisa dilakukan oleh PNS di daerah. Tercatat ada beberapa pemerintah daerah yang cukup ketat mengawasi anggaran perjalanan dinasnya.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Agung Pambudhi mengatakan contoh pemda yang cukup berhasil menekan perjalanan dinasnya antara lain Kota Tarakan di Kalimantan Timur, Kabupaten Bantul di Yogyakarta, dan lainnya. Anggaran perjalanan dinas di daerah itu bisa dihemat hingga 20-30% dengan kemauan kepala daerah yang konsen terhadap penghematan anggaran.

"Yang menjadi kuncinya adalah kepala daerahnya yang berkomitmen, nyatanya ada yang bisa penghematan 20-30% dari biaya operasi perjalanan dinas, itu bisa digunakan untuk pelayanan dasar, seperti air bersih, dana untuk jalan dan lain-lain," katanya kepada detikFinance, Selasa (8/5/2012)

Menurutnya Tarakan dan Bantul hanya contoh dari sekian daerah lainnya yang sudah melakukan penghematan anggaran dinas. Salah satu keberhasilan para pemda ini antaralain memangkas program-program yang tumpang tindih, karena bisa memicu membengkaknya perjalanan dinas.

"Tarakan sudah cukup lama, setidaknya sejak lima tahun otonomi daerah, Bantul dan daerah-daerah lainnya bisa melakukan penghematan karena ada pemangkasan birokrasi, sinergi program," katanya.

Ia juga menambahkan tak sependapat dengan adanya penilaian fragmentasi struktur organisasi di birokrasi daerah memicu pembengkakan anggaran dinas. Menurutnya struktur birokrasi di daerah sangat tergantung dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya dinas perindustrian perdagangan dan UKM.

"Justru kalau menurut saya di pusat yang nggak perlu, misalnya kementerian daerah tertinggal, kementerian pemuda dan olah raga, pemberdayaan perempuan dan kementerian UKM," katanya.

Sebelumnya Wamen Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo menuturkan bahwa fragmentasi struktur birokrasi di daerah dan pusat menjadi salah satu pemicu bengkaknya perjalanan dinas.

Misalnya sebuah dinas perindustrian, perdagangan dan UKM di suatu daerah harus bolak-balik ke Jakarta cuma untuk mengikuti rapat kerja Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian UKM di waktu yang berbeda.
(hen/dnl)