Pemerintah RI Lebih Percaya Pembangunan oleh Jepang Dibandingkan China

Jakarta - Adanya beberapa proyek mangkrak yang dijalankan China, rupanya memberikan pelajaran berharga bagi pemerintah RI. Hal ini berbanding terbalik dengan proyek yang dijalankan perusahaan Jepang yang diberikan jaminan oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

Demikian disampaikan Deputi bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Dedy S. Priatna dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (28/9/2012).

"Tidak seperti China yang menang, lalu banknya macam-macam sehingga pada akhirnya minta jaminan dari pemerintah, padahal awalnya tidak pakai jaminan dengan pemerintah. Dengan JBIC tidak demikian," ungkapnya.

Dedy mengharapkan semua negara yang mau melakukan investasi ke Indonesia memiliki lembaga penjamin seperti Jepang. Dengan demikian, pembangunan di Indonesia bisa dilakukan dengan cepat.

"Saya ingin kalau negara China, Korea, Jerman semua negara bisa mengikuti seperti Jepang, JICA dan JBIC, itu saya kira pembangunan di Indonesia akan cepat sekali," jelasnya.

Dedy menambahkan dengan penjaminan yang diberikan JBIC tersebut, perusahaan Jepang yang masuk ke proyek di Indonesia merupakan perusahaan yang benar-benar berniat menanamkan investasi dan telah mempelajari mengenai masa depan proyek tersebut.

"Baik infrastruktur besar yang akan ke Indonesia maka dia akan konsultasi dulu dengan JBIC, setelah JBIC oke maka dia akan ikut tender, sewaktu dia menang maka JBIC akan biaya, selebihnya masalah administrasi," paparnya.

Menurut Dedy, JBIC sudah masuk ke proyek pembangunan Metropolitan Priority Area (MPA). Proyek pembiayaan terbesar yang dilakukan JBIC yaitu proyek PLTU Jawa Tengah sebesar US$ 3,5 miliar.

Kemudian, JBIC juga minat untuk membiayai proyek Kereta Api di Kalimantan Tengah, PLTU 3x600 MW Mulut Tambang di Sumatera Selatan dan Water Supply di Semarang.

"Itu sudah pasti dengan JBIC," tegasnya.

(nia/ang)