Program KB Bisa Berhasil dan Sukses di Zaman Soeharto, Ini Alasannya

Jakarta - Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Indonesia saat ini sudah mengkhawatirkan. Program Keluarga Berencana (KB) tak lagi efektif. Bayangkan saja, tahun ini, jumlah penduduk Indonesia mencapai 246 juta jiwa, dan diprediksi akan mencapai 343 juta di 2035.

Kondisi ini berbanding terbalik saat era kepemimpinan Presiden Soeharto. Saat itu, Soeharto sukses menahan lonjakan penduduk dengan program KB. Apa kunci sukses Soeharto?

"Waktu itu memang program Keluarga berencana menjadi 8 program prioritas penting Soeharto," ungkap Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Jalal kepada detikFinance, Jumat (18/07/2014).

Lebih detil Fasli menjelaskan, di Zaman Soeharto, program KB wajib dilakukan seluruh pejabat pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Bila salah satu pejabat gagal menahan lonjakan penduduk di daerahnya, maka konsekuensinya dia dilengserkan dari jabatannya.

"Apakah itu kepala daerah, camat, kelurahan, lalu bupati, dan gubernur itu harus menyukseskkan KB. Kalau tidak berhasil, maka mereka tidak akan diangkat lagi. Itu kan masih dipegang penuh sama presiden pada saat itu. Mereka yang tidak mendukung program KB langsung out (keluar)," tuturnya.
 
Data statistik BKKBN memperlihatkan kesuksesan Soeharto menjalankan program KB sejak 1980. Tanpa program KB, BKKBN memproyeksi di 2010 penduduk Indonesia mencapai 340 juta. Sedangkan hasil sensus terbaru menyebut, populasi penduduk Indonesia tahun 2010 hanya mencapai 236,7 juta jiwa. Itu berarti, Soeharto mampu memberikan kontribusi menahan 100 juta jiwa kelahiran penduduk baru.

"Itu salah satu sukses yang jelas dari Pak Harto. Kita sadar saat ini kita tidak bergerak. Contoh kita memperkirakan bahwa jumlah penduduk tahun 2010 (dengan kelanjutan program Soeharto) itu harusnya 233 juta, tetapi meleset 236,7 juta," cetusnya.

(wij/dnl)