Pajak Tak Capai Target dan Utang Bertambah, Apa yang Harus Dilakukan Jokowi?

Jakarta - Beban fiskal yang harus ditangani pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidaklah ringan. Di satu sisi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target, dan di sisi lain utang terus membengkak.

Ah Maftuchan, peniliti Prakarsa, mengungkapkan realisasi penerimaan pajak cenderung berkisar 90-95% dari target. Sedangkan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau tax ratio hanya 12%.

"Paling konservatif, rasio pajak memang 16% sesuai target pemerintah dalam 5 tahun. Tapi kalau potensi seharusnya bisa mencapai 19%," ungkapnya dalam diskusi bertema 'Mampukah Kabinet Jokowi Susun APBN Trisakti?' di Dapur Selera, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (2/11/2014).

Untuk lebih menggali potensi pajak, lanjut Maftuchan, Ditjen Pajak semestinya terpisah dari Kementerian Keuangan. Dengan begitu, institusi pajak bisa lebih fleksibel dalam mengembangkan dirinya.

"Sudah pernah disampaikan oleh Jokowi soal rencana tersebut. Kami ingin menagih janji itu, karena sampai sekarang rencana pemisahan itu belum diungkapkan lagi," jelasnya.

Maftuchan mengakui butuh sekitar 3 tahun agar pemisahan ini menjadi efektif. Sebab harus mengubah beberapa aturan perundang-undangan, penambahan pegawai, dan perluasan cakupan penerimaan.

"Paling krusial sekarang adalah Jokowi berikan sinyal dilakukannya reformasi lembaga pajak," ujarnya.

Selain institusi, tambah Maftuchan, tarif pajak juga seharusnya diubah. Pasalnya, pajak untuk individu berpenghasilan Rp 500 juta dan Rp 2 miliar sama.

"Tarif juga seharusnya dibuat berkeadilan," tegasnya.

Sedangkan dari sisi utang, secara nilai sudah mencapai Rp 2.500 triliun. Meskipun rasio utang terhadap PDB cukup rendah, yaitu pada level 26%, tapi tetap menjadi beban negara karena setiap tahunnya ada pembayaran cicilan utang.

Langkah penghentian utang bisa diawali dengan penyesuaian belanja dengan penerimaan negara. "Pemerintahan Jokowi harus membatasi utang dan defisit anggaran yang selalu ada di APBN. Penerimaan dinaikkan, dan belanja dikurangi," ucap Maftuchan.

(mkl/hds)