.webp)
“Itu (harga BBM subsidi) harus naik karena kita mau siapkan bus saja. Kalau nggak punya duit naik bus saja. Jadi orang harus naik transportasi massal bukan beli motor,” kata Ahok kepada detikFinance di Balai Kota, Jakarta, Kamis (6/11/2014).
Rencana awal, DKI Jakarta akan menghapus seluruh penjualan BBM subsidi mulai awal 2015. Namun rencana ini bakal bergeser karena pengadaan bus tertunda akibat adanya kasus mark up atau kasus pengadaan bus Trans Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ahok sendiri sebagai Plt Gubernur DKI sebetulnya tidak bisa menghapus penyaluran subsidi BBM. Namun Ahok bisa mengeluarkan kebijakan daerah untuk melarang SPBU di DKI menjual BBM subsidi.
“Saya nggak berhak hapus BBM subsdi tapi UU di APBN. Tapi saya melarang SPBU yang meminta izin operasional dari saya untuk menjual BBM subsidi,” paparnya.
Penyaluran BBM subsidi, menurut Ahok, masih sangat jauh dari sasaran. Penikmat BBM subsidi hampir 70% datang dari kalangan masyarakat mampu. Ke depan, pemerintah akan memakai sistem pembayaran e-money untuk tiket transportasi masal jika subsidi BBM di DKI jadi dihapus.
Alasannya adalah pemberian subsidi atau public service obligation (PSO) untuk angkutan umum seperti bus gratis agar bisa dikontrol.
“Jakarta harus dikontrol sedemikian rupa supaya kita tahu, siapa yang naik bus,” terangnya.
(feb/ang)
