Jokowi Kaji Ulang Penugasan Hutama Karya untuk Tol Trans Sumatera

Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengkaji Keputusan Presiden (Keppres) terkait penugasan kepada BUMN PT Hutama Karya (HK) soal proyek Tol Trans Sumatera. Beban HK dianggap terlalu berat bila harus menanggung sendirian proyek jalan bebas hambatan sepanjang 2.600 Km dari Aceh-Lampung.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pada masa Pemerintahan Presiden SBY, proyek ini diserahkan kepada HK karena tak ada investor yang berminat pada Trans Sumatera. Harapannya pada waktu itu proyek Trans Sumatera bisa dimulai secepatnya.

"Kami Lihat menyeluruh, karena penugasan pada Hutama Karya tugasnya berat karena keadaan uangnya tidak sehat. Sehingga kita Pelajari ulang, kami lihat skema buat sehingga Trans Sumatra bisa mulai dijalankan," kata Rini di Kantor BUMN, Jakarta, Senin (1/12/2014)

Selain itu, akan ada perubahan prioritas pembangunan Tol Trans Sumatera. Tran Sumatera akan difokuskan pembangunannya di sisi bawah Pulau Sumatera dari Bakauheni-Palembang, sementara pada pemerintahan sebelumnya difokuskan di Medan-Binjai. Tujuannya agar bisa terintegrasi dengan sistem transportasi laut di Selat Sunda yang sedang dikembangkan.

"Trans Sumatra Bisa mulai dibangun dari Bakauheni sampai Aceh tidak terlepas bagaimana transportasi antara Jawa dan Sumatra," katanya.

Untuk mendukung rencana ini, maka harus ada perbaikan di Pelabuhan Merak dan Bakauheni termasuk penambahan terminal, dan penambahan kapal feri, hingga bisa beroperasi 24 jam. Rini yakin dengan skema ini, proyek tol Bakauheni-Palembang akan ekonomis untuk investasi, karena volume kendaraan dari Merak-Bakauheni cukup tinggi per hari.

"Merak bisa menyeberangkan 12.000 mobil dalam 24 jam itu sangat memungkinkan kalkulasi ekomisnya bisa bangun Trans Sumatera. Banyak orang akan mau jika kegiatan ekonominya baik Selama pelayanannya baik," katanya.

Rini mengatakan, tol Bakauheni-Palembang membentang kurang lebih 380 Km dengan dana investasi Rp 45 triliun, jalur tol ini juga akan dilengkapi dengan rel kereta api.

"Pada saat yang sama pelan-pelan kita akan bangun dari Medan itu turun terus nanti dari Bakauheni naik. Jadi di tengah dibangun. Utama karya nggak mungkin bisa kerja sendiri makanya ada Jasa Marga masuk. Kemungkinan karya-karya lain akan masuk," katanya.

Rini mengatakan, pihaknya juga akan melibatkan BUMN-BUMN perbankan, namun saat ini belum final karena masih dalam tahap finalisasi.

"Nantinya akan seperti sindikasi antar BUMN," katanya.

Sebelumnya PT Hutama Karya (HK) tak memborong sekaligus semua pembangunan 23 ruas tol Trans Sumatera sepanjang kurang lebih 2.600 Km. HK akan mengutamakan ruas yang paling layak secara finansial atau bisnis.

Dari 23 ruas tol yang harus dibangun, Hutama Karya dapat tugas 4 ruas tol. Empat ruas tol itu antara lain ruas Medan-Binjai, Riau (Pekanbaru)-Dumai, Palembang-Indralaya, Bakauheuni-Terbanggi Besar. Namun dari 4 ruas tol itu yang menjadi prioritas adalah ruas Palembang-Indralaya dan Medan-Binjai

Pada masa pemerintahan Presiden SBY, proyek Trans Sumatera tahap pertama, yang dibangun adalah ruas Medan-Binjai sepanjang 17 Km di bawah konsorsium PT Hutama Karya. Targetnya proyek ini dimulai akhir 2014 dan bisa tuntas dalam 2 tahun, dengan investasi Rp 1,6 triliun

Prioriotas Kedua tol Trans Sumatera yang akan dibangun adalah ruas Palembang-Indralaya. Ruas Palembang-Indralaya 22 km, investasinya Rp 3,6 triliun.

(hen/dnl)