"Uang APBD mandek di bank berapa, di kota ini mandek berapa, saya tahu semua. Tadi pagi saya cek uang di bank daerah milik APBD sebanyak Rp 183 triliun. Besar sekali," tegasnya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/4/2016).
Padahal bila dana tersebut digelontorkan lebih cepat untuk mendorong perputaran ekonomi di daerah, maka efeknya sangat besar. Terutama untuk merealisasikan program pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan sejak tahun lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tahun lalu, Jokowi menuturkan persoalan yang sama juga terjadi. Sampai akhirnya, Jokowi mengumpulkan kepala daerah agar dana tersebut segera dicairkan kepada masyarakat.
"Tahun kemarin sampai Rp 282 triluun mandek di bank sekian bulan setelah saya gedor baru. Itu masalahnya mulai proyek di akhir tahun, ini jangan diteruskan," ujar Jokowi.
Jokowi mengingatkan kepada kepala daerah yang baru menjabat, agar tidak mengikuti pola lama pemerintahan daerah sebelumnya. Layaknya pemerintah pusat, reformasi struktural harus dijalankan.
"Kepala daerah baru tolong dipahami, jangan sampai kena arus birokrasi kita, anda harus reformasi semua sehingga pertumbuhan ekonomi daerah baik di awal tahun. Kalau agak ada uang keluar dari APBD awal tahun, ekonomi nggak jalan," paparnya. (mkl/wdl)