Benarkah Tarif Sewa Lahan Pelabuhan Muara Baru Sangat Mahal?

Jakarta - Mogok massal terjadi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, di Muara Baru, Jakarta Utara, kemarin. Seluruh industri perikanan di pelabuhan yang biasa disebut Pelabuhan Muara Baru itu menghentikan kegiatan operasionalnya.

Totalnya ada 85.000 orang yang terlibat dalam mogok kerja ini mulai dari pengusaha, nelayan, anak buah kapal, hingga pekerja pabrik pengolahan ikan.

Pemicu mogok massal karena dibatasinya masa sewa selama 5 tahun yang tadinya selama 20 tahun. Selain itu, tarif sewa lahan di Pelabuhan Muara Baru naik drastis hingga 450% selama 5 tahun ke depan.

"Sewa 5 tahun itu sudah ada dari dulu. Peraturan Menkeu (Menteri Keuangan) bukan peraturan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan)," kata Menteri KKP, Susi Pudjiastuti, Senin (10/10/2016).

Seperti dikutip dari data KKP, tarif oleh Perum Perindo selama ini hanya Rp 865 per m2/tahun. Mulai dari 2013 dinaikkan menjadi Rp 41.318 per m2/tahun.

Mulai 1 September 2016 dinaikkan Rp 61.500 per m2/tahun atau naik 48% dibandingkan tarif 2013. Selanjutnya, tarif akan naik sebesar 23% per satu semester hingga 1 Juli 2020.

Penyesuaian ini mengacu berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan ke Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 33/PMK-06/2012 tentang Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara yang menyebutkan sewa wajar tanah milik negara adalah 3,3% dan bangunan 6,6% dari Nilai Wajar Aset.

Bandingkan dengan sewa lahan di Pelabuhan Benoa Rp 97.500 per m2/tahun. Lahan serupa di Jakarta yakni, Pantai Indah Kapuk Rp 23 juta per meter persegi, Pantai Mutiara (reklamasi di Utara Jakarta) Rp 30-40 juta per meter persegi.

Tarif sewa di Muara Baru terasa mahal karena ada pengusaha yang menguasai banyak kavling dan menyewakannya lagi ke pihak lain dengan harga hingga Rp 500.000-an per meter persegi.

Siapa saja para pengusaha itu? Simak di berita ini. (ang/drk)