Follow detikFinance
Senin 20 Mar 2017, 14:30 WIB

Seperti Angkot, Tarif Baru Taksi Online Ditetapkan Pemda

Muhammad Idris - detikFinance
Seperti Angkot, Tarif Baru Taksi Online Ditetapkan Pemda Foto: Masnurdiansyah
Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan tarif untuk taksi online tidak akan jauh berbeda dengan tarif konvensional. Hal tersebut diatur dalam ketentuan tarif batas bawah dan batas atas sesuai dengan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Pudji Hartanto, mengatakan tarif taksi online tersebut akan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nantinya per 1 April 2017, semua kepala daerah sudah mengeluarkan batasan tarif untuk mengatur keberadaan taksi online di wilayahnya, seperti yang selama ini dilakukan terhadap angkot dan moda transportasi umum lainnya.

"Paling tidak ada batasan di situ, ada batas bawah dan atas, batas bawah pastinya lebih murah. Enggak mungkin batasnya lebih mahal dari taksi konvensional, nanti yang atur Pemda," jelas Pudji di kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Menurutnya, setelah uji publik rampung, saat ini pembahasan tarif batas atas dan bawah sudah bergulir di kepala daerah. Itu dilakukan lantaran setiap daerah berbeda dalam urusan tarif angkutan.

"Silakan ini kan sudah bergulir, sosialisasi ini, jadi yang atur kepala daerah. Mereka akan atur itu bagaimana tentang tarif, yang tahu daerah, jadi daerah satu dengan yang lain beda," ungkap Pudji.

Mantan perwira tinggi Polri ini menegaskan, tak ada lagi perubahan dalam revisi peraturan yang dirilis Menteri Perhubungan itu. Selama uji publik yang dilakukan 2 kali, juga tidak ada penolakan dari perusahaan aplikasi taksi daring.

"Itu tegas dan tertulis juga tak ada, bukan saya komentari misal ada dari pimpinan perusahaan menyatakan uji publik pertama (masukan) kuota dan tarif tak dimasukkan, salah besar itu. Salah besar dari mulai pertama dan kedua materinya itu-itu saja, ada 11 enggak berubah," terang Pudji.

Berikut 11 Poin Aturan Taksi Online Dalam Revisi PM 32/2016:
1. Jenis angkutan sewa
Kendaraan Bermotor Umum yang memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) warna hitam hanya kendaraan angkutan sewa; Nomenklatur angkutan sewa khusus untuk mengakomodir pelayanan angkutan taksi online.

2. Kapasitas silinder mesin kendaraan
Angkutan Sewa Umum minimal 1.300 cc; Angkutan Sewa Khusus minimal 1.000 cc.

3. Batas tarif angkutan sewa khusus
Tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi; Penentuan tarif berdasarkan tarif batas atas/bawah; Penetapan tarif diserahkan sepenuhnya kepada Gubernur sesuai domisili perusahaan dan Kepala BPTJ untuk wilayah Jaboderabek.

4. Kuota jumlah angkutan sewa khusus
Penetapan kebutuhan jumlah kendaraan dilakukan oleh Gubernur sesuai domisili perusahaan; dan Kepala BPTJ untuk wilayah JABODETABEK.

5. Kewajiban STNK berbadan hukum
Jika sebelumnya ketentuan STNK atas nama perusahaan, direvisi menjadi STNK atas nama badan hukum. Selanjutnya STNK yang masih atas nama perorangan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Sebelum masa peralihan STNK menjadi atas nama badan hukum harus dilampirkan akta notaris yang memuat kesediaan STNK menjadi badan hukum dan hak kepemilikan kendaraan tetap menjadi hak pribadi perorangan.

6. Pengujian berkala (KIR)
Tanda uji berkala kendaraan bermotor (kir) pertama semula dilakukan dengan cara pengetokan, disesuaikan menjadi dengan pemberian plat yang di-emboss; Kendaraan bermotor yang paling lama 6 bulan sejak dikeluarkannya STNK tidak perlu diuji KIR, dapat dengan melampirkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

7. Pool
Persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum semula harus memiliki 'pool' disesuaikan menjadi memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan; Harus mampu menampung jumlah kendaraan yang dimiliki.

8. Bengkel
Dapat menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel); atau Kerjasama dengan pihak lain.

9. Pajak
Substansi untuk kepentingan perpajakan pada penyelenggaraan angkutan umum taksi online dikenakan terhadap perusahaan aplikasi sesuai usul dari Ditjen Pajak.

10. Akses Dashboard
Pokok bahasan Akses Dashboard merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam revisi peraturan ini. Wajib memberikan akses digital dashboard kepada Dirjen Hubdat dan pemberi izin penyelenggaraan angkutan umum, untuk kepentingan pengawasan operasional taksi online.

11. Sanksi
Pemberian sanksi dikenakan baik ke perusahaan angkutan umum maupun perusahaan aplikasi; Sanksi atas pelanggaraan perusahaan aplikasi diberikan oleh Menteri Kominfo dengan melakukan pemutusan akses (pemblokiran) sementara terhadap aplikasi sampai dengan dilakukan perbaikan. (ang/ang)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed