Kamis, 02 Nov 2017 20:13 WIB
BPJS Kesehatan Defisit Rp 9 T, Sri Mulyani Kaji Kenaikan Iuran
Foto: Ardan Adhi Chandra
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah mengkaji sumber-sumber yang bisa berkontribusi bagi keuangan BPJS Kesehatan yang dikabarkan akan mengalami defisit sekitar Rp 9 triliun.
"Pemerintah sekarang melakukan kajian untuk melihat sumber-sumber kontribusi dari iuran agar lebih seimbang, agar BPJS bisa dapat jumlah masukan dari iuran untuk men-sustain dari jumlah yang harus dibayarkan," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (2/11/2017).
Belum lama ini, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan melaporkan defisit pada laporan keuangan ke Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dari laporan tersebut dinilai kerugian BPJS Kesehatan karena iuran (premi) yang terlalu rendah.
"Untuk BPJS kami sudah estimasi mengenai kemungkinan yang disebut kebutuhan untuk menutup keseluruhan tanggungan yang mereka bayarkan. Jumlah kepesertaan yang sekarang banyak terutama yang berasal dari daerah belum disertai kontribusi yang diberikan pemda," tambah Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah melalui BPJS Kesehatan ingin menutup seluruh biaya yang harusnya ditanggung masyarakat Indonesia agar mendapatkan jasa kesehatan yang layak, terutama yang berpendapatan rendah.
"Maka kami perlu untuk menghitung berapa probabilita mereka akan sakit dan berdampak ke tanggungan. Kami terus kalkulasi kelas 1-3 masing-masing memiliki cost/biaya dibanding manfaat yang mereka peroleh," tukas dia. (mkj/mkj)
"Pemerintah sekarang melakukan kajian untuk melihat sumber-sumber kontribusi dari iuran agar lebih seimbang, agar BPJS bisa dapat jumlah masukan dari iuran untuk men-sustain dari jumlah yang harus dibayarkan," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (2/11/2017).
Belum lama ini, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan melaporkan defisit pada laporan keuangan ke Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dari laporan tersebut dinilai kerugian BPJS Kesehatan karena iuran (premi) yang terlalu rendah.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah melalui BPJS Kesehatan ingin menutup seluruh biaya yang harusnya ditanggung masyarakat Indonesia agar mendapatkan jasa kesehatan yang layak, terutama yang berpendapatan rendah.
"Maka kami perlu untuk menghitung berapa probabilita mereka akan sakit dan berdampak ke tanggungan. Kami terus kalkulasi kelas 1-3 masing-masing memiliki cost/biaya dibanding manfaat yang mereka peroleh," tukas dia. (mkj/mkj)
