Misalnya Fenty, seorang PNS golongan IIIA Kementerian Perumahan Rakyat menyayangkan apabila gajinya benar-benar dipangkas cuma gara-gara BBM tak naik.
"Korelasinya apa kok gaji kita sampai dipotong?," ujarnya saat ditemui oleh detikFinance di Kemenpera (26/3/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya kita aja yang sebagian besar PNS termasuk masyarakat yang masuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), dan harusnya menikmati fasilitsas subsidi itu, bukan malah dipotong, belum lagi biaya hidup di Jakarta kan gede," tegas Fenty.
Sementara itu, ditempat yang sama, seorang pensiunan PNS Kemenpera yang tidak mau disebutkan namanya menuturkan dia tidak menyetujui dengan wacana ini. Menurutnya wacana ini tidak ada sangkut pautnya dengan PNS.
"Saya nggak setuju, seharusnya kalau BBM itu naik, gaji PNS juga naik. pensiunannya juga ikut naik," ungkapnya.
Seperti diungkapkan BPH Migas dalam Rapat Badan Anggaran DPR RI, jika BBM batal naik, maka gaji PNS dan TNI/Polri terancam akan dipangkas.
Direktur Pengendalian Produksi BP Migas, Rudi Rubiandini. Menurutnya kenaikan harga minyak di sisi lain memberikan keuntungan di sektor hulu, namun pada dasarnya dengan produksi minyak yang saat ini terus turun Indonesia justru menanggung kerugian besar.
"Jadi kalau harga BBM seperti Premium dan Solar tetep Rp 4.500 per liter, dan tidak segera naik, salah satu dampaknya gaji PNS bisa jadi dipotong," kata Rudi.
(zul/hen)