Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan, pembangunan infrastruktur di ibu kota memang terlambat jauh dibandingkan laju pertumbuhan penduduk.
"Tahun 1970 lalu sampai sekarang penduduk kota Jakarta jumlahnya 6 kali lipat. Kita sudah evaluasi pembangunan infrastruktur berbasis ruang, tetapi kecepatan membangun infrastruktur kita telat dibandingkan jumlah penduduk. Apalagi macet juga. Tadi saya berjuang melawan macet sampai di sini. Tetapi inilah kondisi yang ada," tutur Dardak dalam dialog nasional Forum Pengembangan Wilayah dan Pedesaan Berkelanjutan Indonesia tahun 2014 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (20/5/2014).
Dardak mengatakan, pemerintah memperlakukan desa dan kota selama ini secara seimbang. Sehingga anggapan pemerintah mendiskriminasi pedesaan ditolak mentah-mentah.
"Kesenjangan pembangunan dan keberlanjutan antara kota dan desa memang kita rasakan. Tetapi seharusnya kita lihat secara seimbang. Seolah-olah pemerintah ini diskriminatif hanya memihak ke kota sehingga desa tertinggal dan termarginalkan tetapi ini tidak benar," kata Dardak.
Kemudian ia menjelaskanm pemerintah telah melakukan banyak hal untuk memajukan pedesaan. Memang diakui Dardak pengembangan pedesaan di Indonesia hingga kini masih mengalami banyak kendala seperti penataan ruang, demografi, budaya penduduk dan lain-lain.
"Apakah kita berpihak juga pada pedesaan? Kita sudah berpihak tetapi intensitas dan arahan penataan ruang yang perlu dilakukan memang belum berjalan efektif. Intinya harus ada affirmative action untuk membangun desa. Bagaimana insentif dan disinsentif antara desa dan kota. Desa ini interland dan pemasok kota juga," jelasnya.
(wij/dnl)