Cerita BUMN Garap Proyek Tol di Aljazair yang Bebas Kendala Lahan

Jakarta - Pembebasan lahan masih menjadi kendala terbesar pada pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia. Sedangkan di negara-negara lain seperti Aljazair tak ada masalah soal pembebasan lahan proyek infrastruktur.

Misalnya pengalaman mengerjakan proyek di dalam dan luar negeri dialami oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang konstruksi, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).

Sekretaris perusahaan WIKA Natal Argawan mengaku pihaknya saat ini sedang mengerjakan proyek infrastruktur di Aljazair dan Timor Leste.

Untuk Aljazair, emiten berkode WIKA ini membangun proyek jalan tol (highway). Selama mengerjakan proyek di Aljazair, WIKA tidak mengalami persoalan lahan di salah satu negara Afrika Utara tersebut.

"Di sana nggak ada persoalan lahan. Waktu tender semua sudah bebas. Di sana nggak ada halangan waktu melaksanakan proyek," kata Natal kepada detikFinance Jumat (22/8/2014).

Di Aljazair, soal kepemilikan lahan dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah sehingga persoalan lahan sama sekali tidak ada ketika ada pembangunan infrastruktur. Bahkan Pemerintah Aljazair menyediakan pemukiman untuk warganya.

"Lahan dimiliki pemerintah sama perumahan yang disediakan untuk masyarakat. Pemerintahan mengusai jadi nggak ada permasalahan lahan yang menghambat," katanya.

BUMN ini justru menghadapi tantangan pada lahan saat menggarap proyek-proyek infrastruktur di dalam negeri. Ketika proyek ditenderkan, persoalan yang muncul adalah pembebasan lahan oleh pemerintah belum tuntas 100% seperti pada proyek jalan tol.

"Kalau di Indonesia proyek jalan tol waktu diterderkan lahan belum bebas semua. Ini jadi masalah," jelasnya.

Pihak kontraktor dan investor selama ini hanya bertanggungjawab membiayai dan membangun proyek yang ditenderkan sedangkan pembebasan lahan berada di tangan pemerintah pusat dan daerah. Meski pembebasan lahan ditangani pemerintah, persoalan lahan belum tentu tuntas dengan mudah.

Bahkan ada proyek yang telah groundbreaking beberapa tahun namun belum tuntas dibangun karena adanya persoalan pembebasan lahan. Kondisi ini dipicu oleh harga tanah yang membengkak tidak wajar alias harga jualnya di atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau di atas harga tim penilai.

"Yang pasti harga yang ditetapkan untuk pembebasan lahan tidak sesuai dengan harga yang di lapangan jadi nggak ada yang berani eksekusi. Kedua persoalan ada masyarakat nggak mau beri lahannya," katanya.

Pengalaman serupa dialami oleh BUMN operator dan investor jalan tol, PT Jasa Marga Tbk (JSMR). Head of External Communications Jasa Marga Wasta Gunadi mengaku hampir semua proyek jalan tol yang dimiliki perseroan menghadapi persoalan lahan. Salah satunya adalah konsesi jalan tol ruas Surabaya-Mojokerto.

"Hampir seluruh proyek jalan tol, terlambatnya karena terhambat proses pembebasan lahan. Karena memang masalah utama disitu," kata Wasta.

(feb/hen)