Impor Ikan Asin Tidak Besar, Tapi Harus Diwaspadai

- detikFinance
Kamis, 25 Sep 2014 08:07 WIB
Jakarta - Impor pangan adalah hal yang rutin di Indonesia, termasuk untuk ikan asin. Meski impor ikan asin tidak terlalu besar, tetapi perlu mendapat perhatian mengingat Indonesia sendiri punya potensi hasil laut yang luar biasa.

Demikian dikemukakan Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sutrisno Iwantono di Jakarta, Kamis (25/9/2014).

"Impor ikan asin sebenarnya belum terlalu mengkhawatirkan, karena jumlahnya tidak besar. Namun, setiap impor perikanan perlu diwaspadai karena negara kita adalah negara maritim dan ada 16 juta kepala keluarga nelayan di Indonesia," tegasnya.

Data Kementerian Perdagangan menyebutkan nilai importasi ikan asin tertinggi terjadi pada 2009 dengan nilai US$ 515.752 dan berat 119.380 kg. Setelah itu tercatat impor ikan asin terus mengalami penurunan. Negara asal ikan asin impor dari Singapura, Hong Kong, Inggris, dan Jepang.

Pada 2010, impor ikan asin mencapai US$ 138.169 dengan berat 34.531 kg. Lalu berturut-turut tahun 2011 US$ 29.262 dengan berat 5.490 kg, 2012 US$ 29.477 dengan berat 6.715 kg, 2013 US$ 2.372 dengan berat 111 kg, dan 2014 hingga Juli impor ikan asin sudah mencapai US$ 53.229 dengan berat 1.242 kg.

Iwantono menyatakan ada sejumlah penyebab Indonesia masih mengimpor ikan. Pertama adalah ada jenis-jenis ikan tertentu yang tidak dihasilkan di dalam negeri. Misalya ikan sanma atau sisamo yang biasanya untuk memenuhi kebutuhan restoran Jepang, termasuk jenis ikan asin tertentu.

"Kedua karena sifat musiman produksi ikan, sementara konsumsi terjadi sepanjang tahun. Ketiga terdapat perbedaan geografis antara daerah produksi yang umumnya wilayah Indonesia Timur dan wilayah konsumsi khususnya di Jawa," papar Iwantono.

Keempat, lanjut Iwantono, adalah hambatan infrastruktur terutama angkutan dari wilayah produksi ke wilayah konsumsi. Ini termasuk terbatasnya fasilitas penyimpanan seperti cold storage, sehingga ikan tidak bertahan lama.

"Impor ikan harus diwaspadai karena dampaknya sangat buruk bagi nelayan, dan bisa menghancurkan potensi perikanan kita. Potensi produksi ikan laut bisa mencapai 11 juta ton per tahun dan 10 ton untuk ikan tawar. Jika impor ikan terus berlanjut maka bisa menenggelamkan potensi itu," jelas Iwantono.

Selain itu, tambah Iwantono, industri pengolahan ikan yang bernilai tambah tinggi juga harus didorong untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi nelayan rakyat. Fasilitas pengolahan ikan ini pernah dijanjikan oleh presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

"Kita tunggu realisasinya. Demikian juga tol laut, tentu implementasi akan sangat memperlancar distribusi ikan dari wilayah timur Indonesia ke wilayah barat. Hal ini tentu saja pertahanan kita atas serbuan ikan impor," tuturnya.

Kemudian, menurut Iwantono, Jokowi-JK juga harus memberantas pencurian ikan di perairan nasional. "Selama 1 dasawarsa ini sudah lebih dari 6.200 kasus pencurian ikan. Keamanan laut harus betul-betul menjadi perhatian pemerintahan Jokowi-JK," sebutnya.

(hds/hds)