"Buruh-buruh juga banyak yang motornya keren-keren. Lihat yang demo-demo, motornya keren. Jadi kita nggak mau lagi subsidi perorangan. Ini siapa, buruh atau pekerja buruh yang digaji untuk demo, kan kita nggak tahu," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (22/10/2014).
Menurut Ahok, untuk memenuhi kebutuhan para buruh tak hanya didasarkan dari kenaikan UMP, namun pemerintah provinsi bisa memberikan 'subsidi' lain kepada buruh seperti sektor pendidikan, transportasi
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ahok sedang menyiapkan konsep 'subsidi' transportasi dengan cara memberikan diskon tarif dengan pola PSO (Public Service Obligation). "Jadi bus-bus itu bisa saja gratis di jam-jam tertentu atau bayarnya murah, nanti yang bayar pemerintah," katanya.
Meski tak mau menaikkan UMP 2015 tinggi hingga 30%, Ahok mengaku termasuk yang mendukung pemberian penghasilan untuk kelompok tertentu seperti tukang parkir 2 kali UMP. Selain itu, gaji untuk supir TransJakarta bisa mencapai 3,5 kali UMP.
"Dulu saya bicara itu orang marah karena dibilang Ahok mau gaji preman Rp 4 jutaan. Saya bilang kalau anda iri ya kamu jadi tukang parkir dong," katanya.
Ia menegaskan kenaikan UMP tak hanya memperhitungkan kebutuhan buruh, tetapi juga memperhatikan kelanjutan dunia usaha, agar tetap bisa bertahan, dan memberikan upah kepada pekerja.
"Tapi yang penting jangan sampai buruh itu minta naik terlalu tinggi sampai pabrik tutup. Atau pabrik jalan, terus buruhnya nggak bisa berobat saat sakit dan anak mau sekolah juga nggak bisa, itu kita atasi dengan KJP dan KJS," katanya.
(hen/hds)