.webp)
"Kita lanjut karena ada tanggung jawab PU Pera yang berhubungan dengan itu," kata Basuki di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (29/10/2014).
Untuk urusan Bendungan Jatigede, ia menjelaskan Kementerian PU Pera bertanggung jawab memastikan proyek ini dapat berfungsi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengairan untuk sawah seluas 90 hektar di kawasan Cirebon, Jawa Barat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau nanti Jatigede sudah operasi, ini (sawah) bisa dua kali tanam. Sekarang baru satu tahun sekali karena hanya mengandalkan tadah hujan karena nggak ada penampungannya," sebut dia.
Selama ini, lanjutnya, sawah ini hanya mengandalkan air dari Bendung Rentang, Jatitujuh yang tidak memiliki penampungan, sehingga air surut drastis bahkan kering saat musim kemarau.
"Sekarang ini dari Bendung Rentang, cuma nggak ada penampungannya. Jadi kalau kemarau airnya nggak ada jadi kering," jelasnya.
Ia menyebutkan, sebenarnya fisik Bendungan Jatigede sudah selesai 100%. Sayangnya, lantaran masih ada penduduk yang bermukim di area genangan, maka bendungan tersebut belum bisa dialiri air.
Permasalahan ini timbul lantaran pengerjaan proyek yang sempat tertunda lama, sehingga masyarakat yang sudah dipindahkan sebelumnya kembali menempati lokasi tersebut.
"Karena dulu sudah pernah diganti rugi, kemudian masyarakat di sana pindah. Tapi karena kelamaan pembangunannya nggak dikerjakan, mereka kembali lagi. Nah sekarang kita sedang proses untuk pemindahan dengan uang kerohiman," sebutnya.
Untuk pencairan uang kerohiman ini sendiri masih menunggu Keputisan Presiden agar ada payung hukum sehingga pejabat terkait tidak dipersalahkan atas kebijakan tersebut.
"Selama ini uang kerohiman nggak ada yang berani bayar, makanya tunggu kepres. Kepresnya sudah di meja pak SBY waktu itu. Cuma memang belum sempat disahkan. Jadi semoga pemerintahan ini bisa, jadi bisa segera dibayar. Uangnya sudah ada, sudah dialokasikan, tinggal di bayarkan begitu Keppres keluar sekitar Rp 900 miliar," tutur dia.
Bila sudah beroperasi penuh, air yang mengalir dari bendungan ini dapat dimanfaatkan untuk banyak hal.
"Kalau itu sudah dipindahkan masyarakat di situ, air bisa segera mengisi bendungan, nah ini bisa dimanfaatkan untuk penahan banjir, untuk sawah ini, juga untuk listrik," pungkasnya.
Jatigede merupakan waduk terbesar kedua di Indonesia. Waduk yang berlokasi di Sumedang Jawa Barat ini sudah 50 tahun lebih dicanangkan, namun hingga kini belum bisa beroperasi. Waduk terbesar setelah Jatiluhur ini baru bisa dialiri air pada November 2014 karena persoalan lahan.
Kunjungi Tambak Garam Cirebon
Selesai mengunjungi lokasi waduk dan irigasi, Basuki melanjutkan blusukannya ke tambak garam yang berlokasi di kawasan Cirebon.
Ia menyebut, peran Kementerian PU Pera dalam hal ini adalah membuat infrastruktur berupa saluran yang dapat mengalirkan air laut ke tambak-tambak milik petani garam.
"Revitalisasi saluran tambak garam ini merupakan percontohan kerja sama PU Pera dengan KKP. Luas tambak garam 1.000 hektar," sebut dia.
Revitalisasi saluran air laut yang telah dimulai sejak 2012 dan ditargetkan selesai Desember 2014 ini dikembangkan menggunakan kincir sehingga untuk mengalirkan air laut ke darataan tidak diperlukan biaya tambahan.
"Untuk membawa air laut ke tambak dengan kincir. Karena jika memakai pompa yang menggunakan genset, petani tambak akan mengeluarkan cost tambahan, yaitu memakai bensin," tandasnya.
Dengan saluran air laut yang lebih baik ini diharapkan produksi garam di kawasan ini dapat ditingkatkan. "Diharapkan produksi garam akan meningkat, dari 60 ton per hektar, menjadi 90-100 ton per hektar. Di 2015 akan terus ditingkatkan," tegasnya.
Peran Kementerian PU Pera dalam dua proyek ini merupakan bentuk dukungan terhadap suksesnya visi pemerintahan Jokowi-JK, untuk meningkatkan produksi pangan nasional berbasis pertanian dan kelautan.
"Seperti yang saya bilang saat sertijab kemarin, tidak ada visi misi kementerian. Yang ada adalah visi misi pemerintah. Kementerian hanyalah operator agar visi misi itu bisa tercapai," pungkasnya.
(dna/dnl)
