Risma dan 8 Kepala Daerah Ini Jadi Contoh Sukses Tangani Kawasan Kumuh

Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mencatat 9 daerah telah sukses menangani pemukiman kumuh. Daerah-daerah itu adalah Surabaya, Semarang, Banjarmasin, Tangerang, Malang, Makassar, Palembang, Yogyakarta, dan Pekalongan.

Deddy S Priatna, Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, mengatakan 9 daerah ini akan menjadi percontohan untuk penanganan kawasan kumuh nasional.

"Sembilan kota ini akan menjadi kota percontohan untuk penanganan kumuh di Indonesia," ungkapnya di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (22/12/2014).

Kota ini akan tergabung dalam rencana besar program nasional penanganan wilayah kumuh 2015-2019 oleh pemerintah pusat. Pada 2019, pemerintah menargetkan tidak ada lagi kawasan kumuh di Indonesia.

"Banyak program dari masing-masing daerah. Itu bisa jadi contoh untuk daerah lain," sebutnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan, kawasan kumuh tidak akan selesai bila hanya dikerjakan oleh pimpinan daerah atau pusat. Harus ada kelompok sosial yang dilibatkan untuk mendukungnya.

Misalnya adalah Surabaya. Menurut Andrinof, Surabaya tidak akan menjadi kasawan bersih hanya melalui tangan Walikota Risma Triharini.

"Seorang Ibu Risma saja tidak cukup untuk membenahi kawasan kumuh Surabaya," ungkap Andrinof.

Seorang pimpinan, kata Andrinof, fungsinya adalah mengeluarkan kebijakan dan juga menggerakkan partisipasi masyarakat. "Apabila seorang leader itu dibantu oleh kelompok sosial yang aktif, tentu wajah kota akan mudah diubah," ungkapnya.

Hal ini bisa diadaptasi oleh pemerintah pusat dalam mengeluarkan kebijakan untuk penanganan kawasan kumuh. Sebagai target, sampai dengan 2019 tidak ada lagi kawasan kumuh di Indonesia.

"Kita inginkan kawasan kumuh itu mencapai 0%. Kalau hanya bergantung pada SDM di pemerintah, maka tidak akan tercapai 0%," kata Andrinof.‎

(mkl/hds)