Tangani Daerah Kumuh, Kelurahan Bisa Dapat Rp 1 Miliar/Kegiatan

Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya target bahwa pada 2019 tidak akan ada lagi daerah kumuh di Indonesia.

Untuk menangani daerah kumuh, dibutuhkan dana Rp 384 triliun selama 5 tahun. Salah satunya dengan program Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang alokasinya Rp 1 miliar per kegiatan.

Imam S Ernawi, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengatakan tidak seluruhnya pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi yang ditanggung pemerintah sekitar 50% lebih, itu belum termasuk BUMD. Sisanya kemudian dari dukungan dunia usaha dan masyarakat," katanya kala ditemui di kantor Kementerian PU Pera, Jakarta, Senin (23/12/2014).

Untuk 2015, demikian Imam, dana yang akan dipakai untuk penanggulangan daerah kumuh dari APBN akan berjumlah Rp 6 triliun.

"Tapi Rp 6 triliun itu baru intinya saja untuk seperti yang jalan lingkungan, sanitasi. Nanti ditambah lagi kegiatan di luar yang Rp 6 triliun seperti air minum, persampahan dan limbah," paparnya.

Menurut Imam, ada beberapa kota yang punya masalah daerah kumuh cukup kompleks. Ini karena kota-kota tersebut menjadi tempat tujuan urbanisasi, sehingga perlu ada penanganan yang komprehensif sampai ke desa.

"Yang berat itu terutama ada di Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, dan kota besar lainnya," ujar Imam..

Untuk menangani daerah kumuh, lanjut Imam, pemerintah akan menggunakan 3 skema yaitu perbaikan, peremajaan, dan pemukiman kembali. Imam pun menjelaskan masing-masing skema tersebut.

"Pertama skema perbaikan, itu lebih dilakukan APBD. Kedua skema peremajaan, itu oleh APBD dan APBN porsinya lebih banyak. Ketiga adalah skema pemukiman kembali, artinya kita buat pemukiman baru dan memindahkan masyarakat dari pemukiman sebelumnya. Itu kita dorong dukungan dari dunia usaha," jelasnya.

Untuk penyaluran dana, tambah Imam, juga melibatkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM adalah kepemimpinan kolektif dari organisasi masyarakat warga suatu kelurahan.

"BKM ini dulu dipakai untuk penanggulangan kemiskinan. Mereka sudah terbiasa dengan proses pemberdayaan masyarakat. Mereka sudah biasa karena mereka sudah eksis," jelasnya.

Untuk setiap kegiatan, BKM recananya bisa memperoleh dana sampai Rp 1 miliar. "Kita merencanakan per kegiatan Rp 1 miliar. Ini khusus untuk penanganan kumuh, seperti sanitasi, MCK, jalan desa," tutur Imam,

(hds/hen)