Lissa Sahut-sahutan dengan Jokowi, Para Menteri Tersenyum

Jakarta -

Bersahutan dengan presiden sedang pidato resmi bukanlah hal biasa, dan sangat jarang terjadi. Namun peristiwa sahut-sahutan ini terjadi saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Jokowi memberikan pidato sambutan peresmian PTSP tersebut. Acara yang dilakukan pagi ini tersebut, dihadiri oleh sejumlah menteri dan para pengunjung atau calon investor yang tengah mengurus izin usahanya.

Menteri yang hadir di antaranya adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan.

Adalah Lissa Imelia, Direktur Utama PT Global Karya Mandiri, yang menyahut saat Jokowi mengatakan lamanya izin pembangunan pembangkit listrik. Kebetulan perusahaan Lissa sedang mengurus pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Berikut cerita sahut-sahutan Jokowi dan Lissa, di kantor BKPM, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (26/1/2015).

"Perizinan pembangkit listrik ada 52 perizinan, itu lama sekali," kata Jokowi

"Iya nih Pak lama, banyak banget izinnya," kata Lissa.

"Iya makanya, saya sudah tahu. Makanya saya minta BKPM menyederhanakan. Apa-apaan ini ada izin 52 perizinan. Ini juga waktunya lama sekali, 930 hari," kata Jokowi.

"Iya nih Pak, saya mengurusnya masih antre-antre, lama Pak," sahut Lissa Lagi.

"Ya itu memang lama," kata Jokowi.

Sahutan Lissa ini memecah keheningan yang terjadi saat Jokowi berpidato. Para menteri yang hadir terlihat tersenyum dan suasana menjadi riuh karena sahut-menyahut Jokowi dan Lissa itu.

Jokowi mengatakan, dirinya ingin agar perizinan pembangkit listrik yang lamanya 930 hari ini dipangkas. Tujuannya agar krisis listrik yang terjadi di Indonesia saat ini bisa diatasi.

Tak hanya izin pembangunan pembangkit listrik, Jokowi meminta proses izin lain yang masih terlalu banyak bisa dipangkas.

"Komitmen semua kementerian untuk bersama-sama memberikan pelayanan perizinan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan ini akan mempermudah," kata Jokowi.

(dnl/hen)