.webp)
Wacana pemindahan ibu kota Indonesia sudah bergulir sejak lama. Bahkan saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno, kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah direncanakan menjadi ibu kota menggantikan Jakarta.
Kebijakan pemindahan ibu kota sudah dilakukan sejumlah negara di dunia. Contoh saja negara tetangga Malaysia, yang sukses memindahkan pusat pemerintahannya, dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada 1999 lalu.
Pada September 2013 lalu, detikFinance pernah berkesempatan wawancara dengan Menteri Keuangan II Malaysia Ahmad Husni Handzalah, terkait pemindahan pusat pemerintahan negeri jiran tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada waktu itu, kondisi kemacetan di Kuala Lumpur sebagai ibu kota Malaysia tak bisa terhindarkan lagi. Mengingat kota ini sebagai pusat pertumbuhan dari Malaysia.
"Kita memutuskan untuk menyediakan area baru pusat pemerintahan, yaitu Putrajaya," sebutnya.
Malaysia mengubah Putrajaya agar bisa layak menjadi pusat pemerintahan. Mulai infrastuktur jalan hingga pembangunan gedung-gedung baru dilakukan. Semua kantor pemerintahan dipindahkan.
"Ada kementerian yang berada di luar Putrajaya dan masih berada di Kuala Lumpur, yaitu kementerian perdagangan dan investasi. Karena kementerian ini harus mengawasi area komersial dan perdagangan," katanya.
Mengenai pembiayaan, Malaysia menggunakan hampir seluruh anggaran negara untuk proses pemindahan tersebut, sehingga tidak banyak investasi swasta. Ia menilai ada keuntungan lain dari hal tersebut, karena mempercepat realisasi anggaran dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Saya rasa pemerintah telah sengaja merealisasikan anggaran dengan hasil dorongan ekonomi untuk tumbuh. Ketika berbicara untuk konstruksi pembangunan, ada perputaran uang yang besar. Hampir 100 subsektor sangat nyaman dengan hasil pertumbuhan keseluruhan. Tapi seluruhnya ini soal efisiensi, produktivitas dalam satu area," katanya.
Bagaimana kondisi Malaysia setelah pemindahan pusat pemerintahan?
Ia menyatakan Malaysia kini telah sukses memindahkan pusat pemerintahan. Banyak efisiensi dan efektivitas yang dihasilkan dari langkah ini. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan produktivitas kerja para aparatur negara.
"Saat ini, baik kementerian saya untuk menuju perdana menteri itu jalannya hanya 5 menit. Ini sangat produktif, waktu yang digunakan sangat efisien dan pada waktu yang sama, kita bisa berpikir untuk agenda selanjutnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi," katanya.
"Kita bisa rapat kapan pun. Saya hanya perlu telepon dan tanyakan apakah kita bisa rapat di kantor saya? Kalau iya, kemudian kita bertemu dalam jadwal makan siang misalnya nanti di suatu hari. Karena 24 jam itu sekarang bagi kita terlalu singkat dan kita harus optimistis," katanya.
Kawasan Putrajaya memiliki luas 46 km2 dan merupakan bekas lahan perkebunan kelapa sawit. Jaraknya dari Kuala Lumpur memang cukup jauh yaitu mencapai 25 km.
Putrajaya adalah pusat pemerintahan Malaysia yang baru menggantikan posisi Kuala Lumpur. Didirikan pada 19 Oktober 1995, namanya diambil dari nama Perdana Menteri Malaysia yang pertama Tengku Abdul Rahman Putra.
Kuala Lumpur saat ini masih menjadi tempat untuk sultan dan parlemen Malaysia. Selain itu, Kuala Lumpur juga menjadi pusat perdagangan dan keuangan Malaysia.
(dnl/ang)
