Kamis, 07 Mei 2015 18:44 WIB
Bangkitkan Ekonomi RI, Bos DBS: Jokowi Harus Fokus ke Infrastruktur
Jakarta - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2015 hanya 4,7% atau mengalami perlambatan pada periode yang sama tahun lalu. Agar perekonomian tumbuh tinggi, Indonesia harus aktif membangun banyak infrastruktur.
Seperti dikatakan CEO DBS Group Holdings Ltd Piyush Gupta. Ia menyarankan agar pemerintah berfokus dalam pembangunan infrastruktur. Karena hal tersebut dapat mendorong ekonomi bisa tumbuh lebih tinggi.
Menurutnya, langkah yang diambil pemerintah sudah cukup tepat dengan mengalokasikan anggaran subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk pembangunan infrastruktur. Hingga total anggarannya mencapai Rp 300 triliun.
"Dengan membangun infrastruktur akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tapi itu belum cukup untuk pembangunan infrastruktur. Indonesia butuh dana yang lebih besar lagi. Itu yang menjadi tantang Indonesia," ujarnya di Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (7/5/2015)
Gupta mengatakan, untuk Indonesia mencapai ekonomi US$ 1 triliun, maka dibutuhkan dana US$ 100 miliar untuk berinvestasi di infrastruktur. Itu baru bisa dipenuhi bila pemerintah dapat menggandeng swasta.
"Saya lihat perbankan Indonesia belum mampu juga untuk mendukung pembiayaan itu," sebut Gupta.
Ia mengharapkan, kebijakan pemerintah dapat mendorong hal tersebut, khususnya untuk investasi asing langsung. Tidak hanya dari sisi portfolio saham.
"Jadi uang beneran yang dibawa masuk, itu penting untuk pemerintah dapat memastikannya," imbuhnya.
(mkl/rrd)
Seperti dikatakan CEO DBS Group Holdings Ltd Piyush Gupta. Ia menyarankan agar pemerintah berfokus dalam pembangunan infrastruktur. Karena hal tersebut dapat mendorong ekonomi bisa tumbuh lebih tinggi.
Menurutnya, langkah yang diambil pemerintah sudah cukup tepat dengan mengalokasikan anggaran subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk pembangunan infrastruktur. Hingga total anggarannya mencapai Rp 300 triliun.
Gupta mengatakan, untuk Indonesia mencapai ekonomi US$ 1 triliun, maka dibutuhkan dana US$ 100 miliar untuk berinvestasi di infrastruktur. Itu baru bisa dipenuhi bila pemerintah dapat menggandeng swasta.
"Saya lihat perbankan Indonesia belum mampu juga untuk mendukung pembiayaan itu," sebut Gupta.
Ia mengharapkan, kebijakan pemerintah dapat mendorong hal tersebut, khususnya untuk investasi asing langsung. Tidak hanya dari sisi portfolio saham.
"Jadi uang beneran yang dibawa masuk, itu penting untuk pemerintah dapat memastikannya," imbuhnya.
(mkl/rrd)
