Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen melakukan pembenahan logistik dengan cara membangun infrastruktur logistik seperti pelabuhan, penyederhanaan perizinan dan prosedur di bidang logistik dan lainnya.
"Kita sadar membangun infrastruktur itu penting, walau terlambat. Tapi kita tidak pernah risau dengan ekspor kita yang hanya sampai di Priok (sistem FOB/Free On Board). Artinya, kurang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mungkin ada perbaikan, tapi tidak banyak," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Tempo Economic Briefing bertema Mengembalikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (17/11/2015)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Walau begitu, saya menyatakan bukan tidak ada kemajuan. Ada perbaikan beberapa tahun terakhir, tapi tidak cukup banyak. Apa yang kita lakukan belakangan ini adalah menyederhanakan berbagai prosedur," katanya.
Selain penyederhanaan perizinan, pemerintaha juga mulai menyiapkan sebuah pusat logistrik berikat. Hal ini sebagai jawaban dari salah satu persoalan logistik lainnya yaitu soal inventori atau penyimpanan barang. Menurut Darmin kawasan pusat logistik berikat sebagai gebrakan agar barang-barang keperluan industri dalam negeri yang selama ini disimpan di luar negeri bisa disimpan wilayah Indonesia.
"Ada yang namanya pusat logistik berikat, KEK, itu didorong karena begitu complicated-nya persoalan kita coba terobosan-terobosan melalui infrastruktur yang terbatas. Kemudian persoalan-persoalan digital pasti akan mewarnai, itu barangkali satu spektrum bagamana logistik bisa diperbaiki lebih lanjut," katanya.
(hen/rrd)











































