Selasa, 26 Apr 2016 18:20 WIB
Jawab Kekecewaan Jokowi Soal Perbedaan Data Ekonomi, BPS: Kami Siap!
Foto: rengga sancaya
FOKUS BERITA
Jokowi Minta Setop Proyek Data
Jakarta - Kekecewaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal perbedaan data ekonomi yang seringkali muncul akhirnya disampaikan. Jokowi juga menegaskan, data Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi pegangan dalam pengambilan keputusan pemerintah.
Tantangan selanjutnya adalah kepada BPS, agar mampu menyediakan data yang benar, detil, akurat, dan berkualitas.
"Kami semua siap, itulah yang menjadi tantangan bagi BPS," tegas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4/2016).
Suryamin menjelaskan, cakupan data BPS bersifat nasional. Dapat dilihat dari kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersebar hingga kabupaten. Sehingga dalam melakukan survei bisa mengakomodir seluruh lapisan masyarakat. Sistem informasi teknologi untuk pengelolaan data juga terus diperbaharui.
"Kita punya basis data terpadu. Karena BPS menghasilkan datanya itu yang volumenya besar, wilayahnya besar, dan tercakupi secara nasional," jelasnya.
Data tersebut tentu tidak bisa dibandingkan dengan hasil dari Kementerian/Lembaga (K/L). Menurut Suryamin. data K/L hanya merupakan porsi kecil dari seluruh data BPS. Sementara dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah dibutuhkan data yang komperhensif.
"Nggak bisa bila dibandingkan dengan yang lain," tegas Suryamin.
Suryamin mencontohkan data pada tenaga kerja. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tentunya juga memiliki data tersebut. Namun, hanya pada sektor industri tertentu.
"Ada sektor tertentu, tapi tidak bisa digeneralisir. Tak bisa dibandingkan. Tapi misalnya berapa data di tenaga kerja, berapa output, per sektor per wilayah itu adanya di BPS," tukasnya. (mkl/wdl)
Tantangan selanjutnya adalah kepada BPS, agar mampu menyediakan data yang benar, detil, akurat, dan berkualitas.
"Kami semua siap, itulah yang menjadi tantangan bagi BPS," tegas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4/2016).
"Kita punya basis data terpadu. Karena BPS menghasilkan datanya itu yang volumenya besar, wilayahnya besar, dan tercakupi secara nasional," jelasnya.
Data tersebut tentu tidak bisa dibandingkan dengan hasil dari Kementerian/Lembaga (K/L). Menurut Suryamin. data K/L hanya merupakan porsi kecil dari seluruh data BPS. Sementara dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah dibutuhkan data yang komperhensif.
"Nggak bisa bila dibandingkan dengan yang lain," tegas Suryamin.
Suryamin mencontohkan data pada tenaga kerja. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tentunya juga memiliki data tersebut. Namun, hanya pada sektor industri tertentu.
"Ada sektor tertentu, tapi tidak bisa digeneralisir. Tak bisa dibandingkan. Tapi misalnya berapa data di tenaga kerja, berapa output, per sektor per wilayah itu adanya di BPS," tukasnya. (mkl/wdl)
FOKUS BERITA
Jokowi Minta Setop Proyek Data
