Jadi 'Nahkoda' Baru Bappenas, Ini Langkah Bambang Brodjonegoro

Jadi 'Nahkoda' Baru Bappenas, Ini Langkah Bambang Brodjonegoro

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Kamis, 28 Jul 2016 13:20 WIB
Foto: Ari Saputra
Jakarta - Hari ini Mantan Menteri Keuangan Kabinet Kerja Bambang Brodjonegoro resmi menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Ia menggantikan Sofyan Djalil.

Bambang pun menyampaikan rencana jangka pendeknya sebagai Kepala Bappenas yang baru yaitu mengevaluasi berbagai program yang telah dicanangkan Pemerintah dalam upaya memberantas pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.

"Kita ingin melakukan analisa yang mendalam terhadap dampak berbagai program atau kebijakan yang terkait dengan masalah kemiskinan pengangguran dan ketimpangan. Sekarang ini kan sudah banyak anggaran yang katanya dianggarkan untuk mengatasi kemiskinan. Jadi kita ingin tahu seberapa efektifnya program atau anggaran tersebut benar-benar bisa membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan juga ketimpangan di Indonesia," katanya usai acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Bappenas, Jakarta, Kamis (28/7/2016).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Program jangka pendek ini akan menjadi fokus pertama Bambang menjabat sebagai Kepala Bappenas. Ia mengharapkan masukan dari Bappenas dapat menjadi bahan pertimbangan rencana Pemerintah selanjutnya.

"Apakah anggarannya perlu ditambah atau programnya diubah dan seterusnya. Kita inginkan tentunya disamping pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang bisa mensejahterakan masyarakat," tambahnya.

Ia juga mengatakan, kemiskinan dan ketimpangan menjadi prioritas evaluasi Bappenas saat ini mengingat mekanisme penanggulangan pengangguran tidak harus melalui anggaran.

"Mungkin kalau saya prioritaskan, kemiskinan dan ketimpangan jadi prioritas. Kemudian baru pengangguran. Karena pengangguran itu kan mekanismenya tidak harus melalui budget. Tapi bagaimana kita menciptakan iklim usaha sehingga lebih banyak investasi. Nah yang benar-benar harus diintervensi secara agresif oleh pemerintah adalah kemiskinan dan ketimpangan. Di situlah peran anggaran dan program menjadi sangat menentukan," jelasnya.

"Kita ingin segala bantuan benar-benar tetap sasaran. Kita ingin bikin program sekaligus bagaimana menjaga implementasinya," pungkasnya. (feb/feb)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads