Begini Jurus Pemerintah Kelola Dana Repatriasi Tax Amnesty

Jakarta - Pemerintah tengah melakukan pemetaan terhadap sejumlah proyek yang nantinya akan menjadi penyerap dana-dana repatriasi hasil program tax amnesty. Selain itu, aturan-aturan mengenai investasi dan kebijakan pemerintah juga sedang digodok dalam implementasi skema tax amnesty.

"Jadi, pemerintah pada dasarnya sekarang ini sedang membuat kemudahan. Tadi juga siang kita rapat dengan OJK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, yang pada dasarnya selain memberi kemudahan juga memperkirakan apa saja persoalan-persoalan operasional yang perlu disiapkan. Tentu ada banyak masalah teknis yang harus kita siapkan," ucap Darmin di kantornya, Jakarta, Selasa (2/8/2016).

Pemerintah pun akan menyediakan pilihan-pilihan yang termasuk di dalamnya membuka beberapa gateway yang ditetapkan Menteri Keuangan. Ada 3 gateway yang ditetapkan Menteri Keuangan menurut pasal 8 PMK Nomor 119 Tahun 2016, yaitu bank persepsi kategori BUKU 3 dan 4, manajer investasi, dan perantara perdagangan efek

"Tentu saja, kemudian selanjutnya itu pasti mereka memilih, memakai, apakah di dalam jangka pendek, lebih cenderung pada instrumen keuangan dulu. Mungkin setahun, mungkin lebih, ya itu berarti pemerintah harus menyediakan instrumennya itu. Kemudian instrumennya harus cukup. Jangan sampai tidak cukup, malah harganya naik kalau instrumennya tidak cukup. Tapi juga jangan kebanyakan, nanti harganya turun," ujarnya.

"Jadi bagaimana caranya mendorong, karena bukan hanya pemerintah yang menerbitkan instrumen itu, ada yang pemerintah tapi banyak juga yang swasta. Misalnya dalam bentuk MI, kelompok KPD, kemudian reksa dana penyertaan terbatas, DIRE, ada macam-macam. Disamping ada saham, ada obligasi, ada banyak kemungkinan," imbuhnya

Pemerintah pun akan mengarahkan ke instrumen investasi yang ada di dalam negeri, selain di instrumen Surat Utang Negara (SUN) juga akan diarahkan ke pasar modal. Salah satunya di instrumen reksa dana penyertaan terbatas (RDPT).

Produk ini sendiri hanya bersifat jangka pendek. Sehingga jika dana itu akan masuk di reksa dana maka prosedur yang diikutinya adalah sesuai prosedur pasar. Pemerintah pun akan memperhatikan hal ini agar rangkaiannya sesuai dengan yang diharapkan.

"Tidak selalu pada saat kesempatan pertama dia masuk ke jangka panjang. Nah baru setelah itu dia kemudian mulai memilih-milih instrumen yang lebih menarik dan yang lebih panjang, bahkan mungkin pada tahun ke dua, investasi langsung dia mulai lihat. Jadi itu kita harus siapkan supaya sequencenya juga bener," jelasnya.

"Setelah sebulan, dua bulan, kita nggak tahu berapa lama, bisa saja setahun, dia mulai milih instrumen mana yang dimasuki, lebih berjangka panjang karena dia perlu menempatkan dana itu paling tidak tiga tahun di dalam dan seterusnya," tandasnya. (hns/hns)