"Semua dalam proses. Tanah sudah 82%," ungkap Hanggoro Budi Wiryawan, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-China, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/11/2016).
Salah satu lahan yang masih menjadi persoalan adalah di wilayah Halim Perdana Kusuma yang menjadi kewenangan TNI Angkatan Udara (AU). Solusinya masih menjadi pembicaraan di internal pemerintah.
"Akan ada joint-survey, itu saja. Kan masih dibahas," jelasnya.
Setelah lahan selesai, maka tahapan selanjutnya adalah kesepakatan pembiayaan atau financial close. Hanggoro optimistis bahwa pembangunan kereta cepat akan sesuai target yang ditentukan.
"Diharapkan secepatnya bisa," ujarnya.
Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal Madya Hadiyan Sumintaatmadja menyatakan ada beberapa alternatif yang sudah ditawarkan. Salah satunya adalah wilayah Kampung Melayu, Jakarta.
"Ada alternatifnya. di Timur. Di Cipinang-Melayu," terang Hadiyan.
Akan tetapi alterantif tersebut tidak diterima oleh pihak KCIC. Sehingga butuh pembahasan lebih lanjut. "Alasannya ada faktor teknis yang semoga faktor teknis itu bisa diatasi," pungkasnya. (mkl/hns)
