Jumlah pembayar pajak di Indonesia, kata Sri Mulyani, masih sangat minim yaitu hanya 32 juta dibandingkan dengan jumlah rakyat Indonesia yang mencapai lebih dari 250 juta jiwa. Sedangkan jumlah yang menyerahkah SPT Tahunan Pajak hanya 22 juta jiwa.
"Makanya rasio pajak RI termasuk yang paling rendah dibandingkan negara-negara yang setara. Jumlah orang yang membayar dan dibayarkan tidak seimbang," kata Sri Mulyani kepada para mahasiswa dan mahasiswi yang hadir di UI, Depok, Senin (28/11/2016).
"Kalau ditanya kenapa bayar pajak? Jawabnya pasti kewajiban. Padahal alasannya jauh lebih penting daripada itu," ujar Sri Mulyani.
Ia memberi contoh, setoran pajak Rp 1 triliun saja bisa dipakai untuk membayar macam-macam kepentingan negara baik itu di tingkat pusat maupun daerah.
"Pajak Rp 1 triliun itu itu sama dengan membangun jembatan 3.500 meter atau 155 km jalan raya. Setara 2.000-3.000 untuk rumah susun. Kita bisa cetak 20.000 hektar sawah dan beli benih padi untuk petani," ujarnya.
Selain itu, setoran pajak Rp 1 triliun itu juga bisa dipakai untuk membayar gaji 10.000 personel Polri selama satu tahun. Atau bisa dipakai juga untuk mensubsidi 729.000 keluarga miskin dalam bentuk beras.
"Uang sebanyak itu juga bisa dipakai untuk 554 UKM mendapatkan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Untuk bantuan sosial 2,6 juta masyarakat dapat akses kesehatan. Sebanyak 1,22 juta siswa SD bisa dapat beasiswa atau 1 juta siswa meneruskan ke SMA supaya tidak putus sekolah," jelasnya.
Menurutnya, jika masyarakat punya basis pendidikan yang kuat makan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan membuat tingkat permintaan dan suplai makin kuat.
Sri Mulyani menambahkan, jika setoran pajak Rp 1 triliun tersebut diteruskan ke belanja daerah, maka bisa dipakai untuk membangun 6.000 ruang kelas SD.
"Atau 5.500 ruang kelas SMP, 4.182 ruang kelas SMA, 50 rumah sakit di kabupaten, puskesmas dan koperasi bisa berjalan," ujarnya.
Maka dari itu, Sri Mulyani kembali mengingatkan para mahasiswa yang hadir di kuliah umum bahwa membayar pajak itu sangat penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
"Kualitas belanja akan lebih baik, kualitas SDM akan jadi lebih baik. Pemerintah punya performance yang lebih baik lagi dalam melayani masyarakat," ucapnya. (ang/hns)
