.webp)
Situasi ini pernah dialami Sri Mulyani Indrawati saat awal menjabat Menteri Keuangan (Menkeu) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di 2008 lalu. Sri Mulyani mengungkapkan, seorang gubernur pernah meninggalkan 'amplop' untuk dirinya.
Gubernur itu datang bertemu Sri Mulyani untuk meminta Dana Bagi Hasil (DBH) migas bisa ditransfer tepat waktu. Saat itu, pencairan DBH ke Pemda kerap terlambat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Waktu itu harga minyak lagi rendah, jadi pembayaran dari pemerintah delay. Lalu dia pergi, dia tinggalkan amplop isinya dolar. Saya katakan ke gubernur, Pak saya anggap ini keteledoran pertama saya, kalau nggak (diambil kembali), saya akan sampaikan ini ke KPK," lanjut Sri Mulyani.
Selain saat menjadi Menkeu, Menurut Sri Mulyani, beberapa tawaran hadiah, pemberian barang maupun uang, juga datang selama dirinya berkarir sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.
"Aturan di World Bank sangat jelas ketika kita berhubungan dengan pemerintahan negara-negara. Kadang kayak di Afrika kita bangun jembatan, bendungan, listrik, jalan, karena dia negara miskin sekali, senang kita bantu bangun. Presidennya datang ke kami memberikan hadiah," ujar Sri Mulyani.
"Tidak hanya hadiah, tapi juga penghargaan, kami tidak boleh menerima. Walaupun secara diplomasi ini memalukan ketika kami menolak. Kalau pun terpaksa kami menerima, kami beli hadiahnya dengan uang sendiri, dan di-disclose dan diserahkan ke Bank Dunia," imbuhnya.
Menurutnya, pemberian hadiah, baik sebagai ungkapan terima kasih maupun sogokan, banyak terjadi meski di organisasi selevel Bank Dunia sekalipun. Maka, integritas dan etika yang paling utama dalam mengemban jabatan.
"Karena banyak procurement (pengadaan) di World Bank sendiri banyak yang dikasihkan ke teman-temannya sendiri. Itulah kenapa dalam banyak keputusan, orang di World Bank sebut saya tetap integritas. Kita ini manusia biasa, maka institusi harus menjaga dan menguatkan kita," jelas Sri Mulyani. (hns/hns)
