Bank Dunia Ramal Ekonomi RI Bisa Tumbuh di Atas Proyeksi Jokowi

Jakarta - Bank Dunia memproyeksikan perekonomian Indonesia bisa tumbuh 5,3% pada 2017 atau di atas proyeksi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar 5,1%. Proyeksi pemerintah disebut sangat konservatif menyikapi kondisi global.

Optimisme Bank Dunia bersumber dari pertumbuhan yang lebih baik dari sisi investasi swasta, seiring dengan pelonggaran kebijakan moneter pada 2016 oleh Bank Indonesia (BI). Pada sisi lain adalah efek dari paket kebijakan ekonomi pemerintah.

Faktor lainnya adalah konsumsi rumah tangga yang masih stabil. Ini berkaitan dengan pengendalian inflasi yang diproyeksikan sebesar 4,4% pada 2017, sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi 2016 yang sebesar 3,02%. Defisit transaksi berjalan diperkirakan 2,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Indonesia memiliki potensi perekonomian yang cukup besar, meskipun ada ketidakpastian dalam kondisi global," Kepala Perwakilan Bank Dunia, Rodrigo Chaves dalam acara Peluncuran Laporan Terbaru Ekonomi Indonesia di Pakarti Centre Building, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Kondisi ketidakpastian global memang menjadi tantangan bagi pemerintah. Apalagi bila Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Donald Trump merealisasikan wacana yang pernah disampaikan saat kampanye. Hal lain dari eksternal yang perlu dikhawatirkan adalah China yang tengah dalam perlambatan ekonomi.

Dari dalam negeri, Chaves mengingatkan pemerintah agar berfokus pada pengelolaan fiskal. Sangat diharapkan kondisi perencanaan yang tidak matang pada dua tahun terakhir tidak kembali terulang.

Menurut Chaves, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas belanja. Khususnya terkait dengan pelayanan publik, seperti infrastruktur, kesehatan dan bantuan sosial. Kemudian memaksimalkan penerimaan bantuan di sektor pendidikan dan pertanian.

"APBN 2017 telah memperbaiki mutu belanja pemerintah Indonesia, termasuk menjaga alokasi belanja yang lebih besar untuk infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial, serta menetapkan sasaran yang lebih baik untuk subsidi energi dan program bantuan sosial masyarakat miskin. Penting bagi Indonesia untuk menjaga momentum reformasi ini agar sasaran pembangunan lebih cepat tercapai," terang Chaves. (mkj/dna)